Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mendengar seluruh tuntutan yang disampaikan masyarakat melalui aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir.
Menurut Wiranto, Presiden selalu responsif terhadap permintaan publik. Namun, ia menegaskan tidak semua tuntutan bisa langsung dipenuhi secara bersamaan.
"Apa yang diminta oleh para pendemo oleh masyarakat tentu selalu didengar oleh Presiden. Presiden juga tentu sedapat mungkin mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 4 September 2025.
Ia meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan langkah.
"Tentunya tidak serentak semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi juga repot. Oleh karena itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden," tambahnya.
Wiranto juga mengatakan sejumlah tuntutan akan dibahas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada sore hari ini.
17 Tuntutan Mendesak dengan Tenggat 5 September 2025
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan seluruh demonstran korban aksi 25–31 Agustus.
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR.
4. Publikasikan transparansi anggaran negara.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah.
6. Pecat atau beri sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog dengan publik.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan represif aparat dalam mengawal aksi.
11. Proses hukum aparat atau pihak yang memerintahkan tindakan represif.
12. TNI segera kembali ke barak.
13. TNI tidak boleh ambil alih fungsi Polri.
14. TNI dilarang masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi buruh.
16. Pemerintah ambil langkah darurat cegah PHK massal.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah murah dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang hingga 31 Agustus 2026
1. Reformasi besar-besaran DPR, audit dan perketat syarat anggota.
2. Reformasi partai politik, termasuk kewajiban publikasi laporan keuangan.
3. Reformasi sektor perpajakan secara adil.
4. Sahkan RUU Perampasan Aset.
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI sepenuhnya kembali ke barak.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, mulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN), evaluasi UU Cipta Kerja, hingga tata kelola Danantara.
Wiranto menegaskan Presiden Prabowo memperhatikan dan mempertimbangkan setiap aspirasi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan publik bahwa proses pemenuhan tuntutan memerlukan waktu dan prioritas kebijakan.[]
