Jakarta — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan dekat dengan Harun Masiku, eks calon legislatif PDIP yang kini buron dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juni 2025.
Menurut Hasto, pertemuan dirinya dengan Harun hanya terjadi ketika Harun mendaftarkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019 di Kantor DPP PDIP. Saat itu, Harun mengusulkan dua daerah pemilihan, yaitu Toraja, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.
“Dalam rapat DPP, diputuskan dia ditugaskan di Sumatra Selatan karena daerah Toraja sudah terisi oleh kader-kader senior partai,” kata Hasto di hadapan majelis hakim.
Pernyataan itu memicu pertanyaan dari pihak jaksa yang mempertanyakan mengapa seorang kader biasa seperti Harun bisa langsung menemui Sekjen PDIP.
Menjawab itu, Hasto menyebut Harun datang ke DPP dengan ditemani orang dari sekretariat dan menyampaikan latar belakang sejarahnya di partai.
“Dia menyebut pernah menjadi pengurus Litbang tahun 2000, terlibat dalam penyusunan AD/ART, dan membawa nama senior partai dari Sulawesi Selatan yang sangat dihormati. Atas dasar itu, dia diterima untuk mendaftar,” jelas Hasto.
Jaksa pun kembali mengonfirmasi apakah benar senior partai tersebut merekomendasikan Harun kepada Hasto. “Betul,” jawab Hasto singkat.
Hasto menyatakan bahwa proses penempatan caleg di DPP dilakukan melalui mekanisme yang demokratis.
Keputusan menempatkan Harun di Dapil Sumsel 1 merupakan hasil rapat kolektif partai. Tidak ada komunikasi lanjutan antara dirinya dengan Harun usai keputusan itu ditetapkan.
“Saya luruskan, saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku. Penetapan itu murni keputusan DPP dan seluruh caleg wajib menerima keputusan tersebut,” tegasnya.
Di persidangan, Hasto juga ditanya apakah Harun sempat melakukan klarifikasi setelah dirinya ditempatkan di Sumsel, bukan di Toraja yang merupakan asal usulnya.
Hasto menjawab tidak ada konsultasi atau keberatan yang disampaikan Harun kepada dirinya.
Terseret Perkara Suap dan Perintangan
Hasto Kristiyanto saat ini diadili atas dugaan perintangan penyidikan KPK dalam kasus Harun Masiku.
Ia juga didakwa memberikan suap sebesar Rp 600 juta kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk mengatur proses Pergantian Antarwaktu (PAW) agar Harun bisa masuk ke DPR RI periode 2019-2024.
Dalam dakwaan, Hasto disebut terlibat bersama orang kepercayaannya Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Donny telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum diproses hukum.
Sementara Saeful Bahri dan mantan anggota Bawaslu sekaligus kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina, telah divonis bersalah. Harun Masiku masih buron sejak 2020.
Meski menghadapi dakwaan serius, Hasto dalam sidang kali ini berusaha membangun narasi bahwa interaksinya dengan Harun terbatas dan bersifat administratif.
Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pendaftaran caleg di partainya dilaksanakan secara kolektif dan demokratis.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penuntut umum.[]
