Mamuju - Demi mendorong kemandirian pangan di Sulawesi Barat (Sulbar) 2023 mendatang, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik, akan mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengelola lahan pertanian.
Akmal Malik mengungkapkan, hal tersebut akan dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan yang tengah mengancam dunia.
"Kita menargetkan, tanah Mandar sebagai daerah yang mandiri pangan di tahun 2023 mendatang," kata Akmal, Jumat, 15 Juli 2022.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya akan mewajibkan setiap OPD mengelola lahan pertanian minimal seluas lima hektare yang ditanami tanaman pangan, seperti jagung dan tanaman produktif jangka pendek lainnya tapi bernilai ekonomis.
"Sehingga dalam pagu anggaran APBD 2023 belanja ketahanan pangan diarahkan salah satunya untuk pembelian bibit, pupuk serta biaya perawatan," katanya.
Di tengah perubahan global yang terjadi secara cepat, ancaman resesi ekonomi dan masalah ketersediaan pangan akan menjadi persoalan utama yang akan dihadapi tiap pemerintahan.
Merujuk pada kondisi itu, Akmal menegaskan, untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat harus ada kepastian dan jaminan dari pemerintah terkait dengan ketersediaan kebutuhan pangan bagi warganya.
"Stabilitas di tengah masyarakat seperti kondisi sosial, ketertiban dan keamanan satu daerah bisa terwujud salah satunya jika pasokan pangan terjaga dan terjamin. Makanya, fokus kami salah satunya membuat Sulbar ini mandiri pangan," kata Akmal.
Salah satu upaya agar semua pihak di Sulbar ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, aparatur pemerintahnya harus memberi contoh.
"Hitungannya sederhana. Kalau setiap OPD secara kolektif dengan ASN nya mengelola dan menanam jagung misalnya di lahan seluas lima hektar, dengan rata-rata produksi 6,5 ton per hektar, dari 36 OPD, maka realisasi panennya bisa mencapai seribu ton lebih. Belum lagi hasil dari lahan yang digarap petani. Ini nilai ekonomisnya sangat besar," katanya.
Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2023, Akmal mulai melakukan sosialisasi kepada semua OPD terkait dengan pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman produktif. Sehingga setiap OPD bisa terlibat aktif.
"Untuk pelaksanaannya, kami mendorong agar semua OPD bisa kreatif. Program di 2023 terkait lahan kelola pertanian bisa jalan tanpa harus membebani APBD. Program ketahanan pangan di tiap OPD bisa jalan, tapi tidak mengganggu fungsi pokok dari tiap perangkat daerah yang ada," kata Akmal. []
