Mamuju - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) ditegur Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik.
OPD tersebut ditegur lantaran realisasi pelaksanaan program dan serapan anggarannya pada semester pertama 2022 ini masih rendah.
Teguran itu disampaikan Akmal Malik di sela-sela inspeksi mendadak yang dilakukannnya di beberapa OPD lingkup Pemprov Sulbar, Rabu, 13 Juli 2022.
"Jangan perencanaan kegiatan di awal tahun malah dikasih menumpuk di akhir tahun," kata Akmal.
Ia juga mengungkapkan, harus ada percepatan pelaksanaan kegiatan, program dan serapan anggaran.
"Program dan serapan anggaran harus sejalan," katanya.
Realisasi penggunaan APBD Sulbar, kata Akmal, di angka 40 persen lebih atau berada di urutan kedua tertinggi secara nasional, harusnya menjadi tolak ukur bahwa pola-pola komunikasi yang telah dilakukan dengan OPD selama ini berjalan baik dan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja.
"Komunikasi yang intens dengan OPD adalah langkah yang bagus. Kita mengedepankan pendekatan komunikasi ke semua OPD untuk mencari solusi dari permasalahan kegiatan, pelaksanaan program dan yang menghambat percepatan realisasi anggaran," kata Akmal.
Sehingga, Ia berharap, sejumlah OPD yang realisasi program dan berdampak pada masih rendahnya serapan anggaran agar terus melakukan percepatan.
"Saya meminta OPD agar melakukan penyelarasan program antara aspirasi dari wakil rakyat di DPRD Sulbar dengan program prioritas eksekutif atau Pemprov Sulbar," katanya.
Karena hal tersebut menurutnya menjadi sebuah kesatuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Intervensi program dapat dilakukan agar dapat terealisasi secepatnya.
Lanjut Ia menjelaskan, intervensi yang harus dilakukan terkait dengan mengatur detail perencanaan.
"Perencanaan harus matang, jangan berubah-ubah dalam realisasi pelaksanaannya. Seperti kegiatan yang bisa dijalankan di awal tahun ditempatkan di akhir tahun," tegasnya.
Untuk diketahui, Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Dinas Pariwisata Sulbar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Dari laporan yang ada, realisasi dan serapan anggaran di lingkup Disdukcapil cukup tinggi, yakni 56 persen.
Namun, kondisi itu dinilai tidak signifikan dengan besaran anggaran yang dikelola. Realisasi besar karena anggaran kecil.
Sementara Disdukcapil memiliki tanggung jawab besar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, yakni perekaman e -KTP. []
