Pematangsiantar - Batas waktu program 100 hari wali kota/bupati gelombang pelantikan pertama kepala daerah di seluruh Indonesia akan segera berakhir, termasuk di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara.
Saatnya evaluasi besar-besaran digelar di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar guna memperbaiki seluruh struktur OPD.
"Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam pandangan kami cukup fair. Menunda perombakan birokrasi dan memberikan tantangan kepada OPD berupa gerakan 100 hari pemerintahan," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Pematangsiantar, Chairuddin Lubis dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Mei 2025.
"Hasilnya bisa kita lihat sendiri bahwa tampaknya OPD-OPD ini lebih banyak mengurusi urusan politik, menjilat, melakukan gerakan-gerakan kontra produktif yang bertujuan menggembosi pemerintahan Wesly - Herlina," imbuhnya.
Pihaknya kata Chairuddin, menafsirkan bahwa saat ini Wali Kota Wesly Silalahi dan wakilnya, Herlina semakin memahami keadaan.
Penjajakan atas kemampuan, kapasitas, dan kondisi sosiologis jajaran di bawah telah dilakukan dan mendapat kesimpulan yang paripurna. Karena sesungguhnya inilah yang akan mempengaruhi kinerja lima tahun ke depan.
Ditegaskannya, Fraksi Partai Gerindra di DPRD mendukung perombakan besar birokrasi di Pemko Pematangsiantar.
BACA JUGA: Pimpinan OPD di Siantar Jangan Terlibat `Politik Praktis` demi Kepentingan Jabatan
Apalagi di tengah perjalanan melakukan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024, tampak sekali keadaan kinerja jajaran pemerintahan sangat kacau.
Terbukti dari simpang siurnya data yang diterima oleh Panitia Khusus LKPJ DPRD Pematangsiantar.
“Kami sebagai partai pengusung Wesly-Herlina siap untuk membela segala kebijakan kepala daerah yang kami dukung, sepanjang kebijakan itu mengarah kepada kebaikan. Namun, jika langkah-langkah pemerintah kami anggap menjauh dari visi dan misi yang telah dicanangkan, rasanya kami adalah pihak yang paling depan akan meluruskannya," tukasnya.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dan wakilnya, Herlina dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025.
Sejak saat itu, pasangan pemenang Pilkada 2024 tersebut belum melakukan perombakan jajaran pimpinan OPD.
Empat parpol pengusung pasangan Wesly - Herlina, yakni Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Gelora. []
