Jakarta - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia melaksanakan Konsultasi Nasional Perempuan di Waingapu, Sumba Timur, pada 25-28 November 2021 dengan peserta 160 orang dari perwakilan 53 cabang GMKI Se-Indonesia serta 500 orang tamu undangan lainnya. 

Pembukaan kegiatan Konsultas Nasional Perempuan GMKI dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Bintang Puspayoga didampingi Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Jefri Edi Irawan Gultom, Ketua DPRD NTT Ir. Emilia Julia Nomleni, Bupati Sumba Timur Khristofel Praing, dan Kapolda NTT.

Hadir pula dalam acara itu Ketua DPRD Kab. Sumba Timur Ali Oemar Fadaq, Ketua Umum Panitia Konas Perempuan GMKI Ibu Melyati Simanjuntak dan perwakilan Pemerintah daerah Se Sumba beserta Lembaga, komunitas pemerhati perempuan se sumba dirangkai dengan deklarasi Menuju Kabupaten Sumba Timur layak Anak. 

Bupati Sumba Timur Khristofel A. Praing dalam sambutan nya yang juga akan mendeklarasikan Kabupaten layak anak di Sumba Timur mengatakan akan mengedepankan peran serta para stakeholder dalam pembangunan kabupaten layak anak.

"Sebuah proses seperti pembangunan kabupaten layak anak ini berkoordinasi dengan para stakeholder, pemenuhan hak-hak anak yang di lakukan secara berkesinambungan," kata Khristofel, dikutip Kureta pada Jumat, 26 November 2021.

"Oleh karna itu kami akan memperkuat peran perempuan dan anak pemilik masa depan itu sendiri, khusus di Sumba Timur, penentu  kwalitas SDM Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, untuk mewujudkan kabupaten layak anak ada beberapa strategi," ujar dia.

Sementara dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni yang juga merupakan Senior Member GMKI menyampaikan ucapan selamat Kepada PP GMKI yang bisa melaksanakan Konsultasi Nasional Perempuan GMKI Tahun 2021.

"Saya mengucapkan selamat kepada Pengurus Pusat atau teman-teman GMKI yang hari ini bisa melaksanakan kegiatan KONAS Perempuan GMKI dan ini tentu sebuah momen yang baik untuk kita semua," kata dia.

"Di NTT kita selalu berbicara ada beberapa hal yang kita kerjakan dan kita lakukan tetapi kita selalu berputar di dalam persoalan perempuan dan anak. Jadi perempuan harus hadir, perempuan harus ada bersama-sama, supaya kita bersama-sama mengelola berbagai hal yang menjadi kebutuhan masyarakat," ujar dia.