Jakarta - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini tidak ingin Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap sebagai dalang usulan penundaan Pemilu 2024.
Wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, kata Faldo, tidak satu tarikan napas dengan Presiden Jokowi, meskipun dalam hal ini PKB adalah mitra koalisi pemerintahan.
“Memang pikiran-pikiran dan imajinasi-imajinasi itu pasti akan selalu ada ya, apalagi kalau seandainya kita melihat koalisi gitu. Koalisi itu kan maknanya bekerja bersama. Tentunya ada hal yang sejalan, tapi juga bisa jadi lebih dinamis gitu, karena kan koalisi bukan manut-manut,” ujar Faldo dikutip dari Kompas.tv, Kamis, 3 Maret 2022.
Baca juga: Gaduh Penundaan Pemilu, Azyumardi Wanti-wanti Perkataan Jokowi Tak Bisa Dipegang
“Kami tidak ingin bapak presiden dan pemerintah dianggap sebagai dalang dari wacana ini gitu,” lanjut politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Faldo tidak memungkiri, usulan penundaan Pemilu 2024 boleh jadi sudah dilontarkan oleh sejumlah pihak kepada Presiden Jokowi.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini. (foto: RMOL).
Namun, dia meyakini, Presiden Jokowi tidak akan menyetujui usulan penundaan pemilu dua tahun ataupun perpanjangan masa periode jabatan presiden.
“Sikap dan komitmen bapak presiden sudah jelas seperti sebelumnya, beliau sampaikan sendiri bahwa tetap berjalan di jalan yang sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku,” ucapnya.
Baca juga: Cak Imin: Penentu Penundaan Pemilu 2024 Adalah Bapak Jokowi
“Dan sebenarnya kami juga berharap ya, semuanya jangan dikaitkan dengan bapak presiden kan gitu, apa-apa jadi maunya presiden gitu,” kata Faldo Maldini.
Sebelumnya, tiga ketua umum parpol koalisi pemerintahan Presiden Jokowi berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan kepala negara.
Ketiga ketua umum parpol koalisi itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Wacana perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi mulanya dicuatkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Namun,Presiden Jokowi hingga kini belum angkat suara perihal usulan agar Pemilu 2024 ditunda. []
