Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah isu yang mengatakan penganugerahan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah bagian dari transaksi politik.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.

"Ya kalau transaksi politik kita berikan sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Presiden Jokowi.

Ia menjelaskan, pemberian kenaikan pangkat dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan kepada Prabowo, dilakukan usai Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu.

Kepala Negara menyebut pemberian kenaikan pangkat setelah pemilu dilakukan justru untuk mencegah adanya anggapan atau penilaian dari masyarakat bahwa penganugerahan itu berkaitan dengan transaksi politik yang dilakukan keduanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga merespons berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat terkait kenaikan pangkat tersebut.

Dia menjelaskan bahwa pemberian penghargaan kenaikan pangkat istimewa sebelumnya pernah diperoleh oleh sejumlah tokoh, antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat Menko Maritim dan Investasi.

Menurut Presiden, pemberian kenaikan pangkat ini merupakan hal yang biasa di lingkup TNI-Polri.

"Bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada bapak SBY, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri," ucap Jokowi.[]