Jakarta - Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran.
"Kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud," kata Jokowi pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023.
Dikatakannya, kalau ini bisa dilakukan, bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju.
Pengawalan tersebut menurutnya, perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan. Sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” tukasnya.
BACA JUGA: Jokowi Teken Keppresnya, Ini Tanggal Cuti Bersama PNS Selama 2023
Presiden Jokowi juga menjelaskan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran.
Anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, nggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas,” ungkapnya.
Jokowi pun mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah, seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya.
Anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujarnya. []
