Jakarta - Bagi mayoritas publik, keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin negeri ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melanggar konstitusi, mencederai amanat reformasi dan semangat demokrasi.
“Publik justru berharap nama Jokowi yang berhasil memimpin negeri ini dalam dua periode tidak dirusak oleh ide-ide liar yang mungkin dapat memicu munculnya kekacauan baru di republik ini,” demikian kesimpulan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Gema Nusantara Bakry dalam rilis survei, Kamis, 3 Maret 2022.
Mayoritas publik kata dia, berharap Pemilu 2024 tetap terlaksana dan Presiden Jokowi dapat mengakhiri kekuasaannya dengan mulus (soft landing).
Dalam hasil survei LSN terungkap survei kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, mayoritas publik, yakni 70,4 persen menyatakan puas dan sangat puas.
Hanya 26,8 persen yang mengaku tidak atau kurang puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dan 2,8 persen menjawab tidak tahu atau tidak bisa memberikan tanggapan.
Baca juga: Hanya 20 Persen Publik Setuju Pemilu 2024 Ditunda dan Jabatan Jokowi Diperpanjang
Kemudian, mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini atau pada periode kedua pemerintahan Jokowi, 34,5 persen responden mengaku lebih baik jika dibandingkan pada periode pertama 2014-2019.
Hanya 23,1 persen yang menyatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dari periode sebelumnya dan 42,3 persen menilai sama saja alias tidak ada perbedaan signifikan.
Sedangkan tentang isu-isu atau masalah yang paling mendapatkan perhatian publik, sedikitnya ada lima masalah mendesak yang perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintahan Jokowi.
Masalah mahalnya harga sembako 28,5 persen, masalah sulitnya mencari pekerjaan 19,4 persen, masalah jalan atau infrastruktur rusak 17,2 persen, masalah korupsi 11,8 persen, dan masalah penanganan kemiskinan 11.2 persen.[]
