Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menanggapi keputusan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi.
Anis berpandangan, momentum kenaikan BBM bersubsidi itu tidak pas diterapkan saat ini.
"Momennya sangat tidak pas, ketika perekonomian sedang bergerak pada pemulihan, bukan distimulus tapi malah dihambat, kebijakan yang kontraproduktif," kata Anis di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, pada saat yang sama kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, membuat perekonomian global semakin tidak pasti karena ancaman inflasi yang tinggi.
"Padahal masyarakat butuh waktu untuk kembali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini," ujarnya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan biaya transportasi kendaraan pribadi saja.
Akibat kebijakan itu, lanjutnya, semua sektor ekonomi akan terdampak, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara umum.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebut kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan semakin mendekatkan perekonomian nasional pada kondisi triple horror yang sangat mengkhawatirkan, di mana akan terjadi efek berantai dalam perekonomian.
"Tekanan inflasi tinggi, naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik, diperkirakan angka inflasi akan mencapai 7,0 - 8,0 persen hingga akhir tahun 2022," tuturnya.
Anis menuturkan bahwa suku bunga tinggi, pasca kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi umum diperkirakan menembus di level 7,0 – 8,0 persen hingga akhir tahun.
"Kondisi ini memicu kenaikan suku bunga secara agresif, kondisi ini akan membuat biaya ekspansi rumah tangga dan dunia usaha menjadi lebih mahal," kata Anis.
Dia menyebut, tingginya inflasi dan tingkat suku bunga sudah pasti menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat.
Aktivitas ekonomi yang sudah mulai bergulir semenjak awal tahun 2022, bisa dipastikan akan melambat, seiring dengan tingginya biaya ekspansi usaha dan beban hidup masyarakat.
"Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan kembali melambat. 10 Menambah Angka Kemiskinan dan Pengangguran," ujar dia.
Legislator PKS ini menyatakan bahwa kebijakan tarik subsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Kebijakan pemerintah mengeluarkan Bansos senilai Rp 24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu," tuturnya.
Lantas, Anis menegaskan alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya.
"Besar kemungkinan pada akhir tahun 2022, angka kemiskinan dan pengangguran akan kembali meningkat," ucap Anis Byarwati.[]
