Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat dan membenahi sistem transportasi nasional agar lebih terintegrasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari penyusunan aturan baru hingga pembentukan satuan tugas khusus.

AHY menilai pengelolaan transportasi di Indonesia saat ini masih berjalan secara sektoral dan terpisah-pisah, sehingga perlu segera disatukan di bawah satu sistem terpadu.

"Sistranas ini penting dan harus segera kita tuntaskan, sehingga bisa menjadi payung untuk berbagai aspek transportasi lainnya," kata AHY dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Juli 2025.

Ia mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan menjadi dasar pengaturan pembangunan dan operasional kereta cepat. Revisi Peraturan Presiden terkait proyek ini juga disebut akan segera dirampungkan.

Selain regulasi, pembentukan satuan tugas atau task force juga akan dilakukan untuk memastikan kebijakan di lapangan dapat berjalan efektif dan sesuai rencana.

"Tentunya ini semua perlu kita integrasikan, sehingga perencanaan dan pengelolaan sistem transportasi nasional lintas moda dan juga lintas wilayah semakin baik ke depan," lanjutnya.

AHY menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) sebagai payung hukum agar konektivitas transportasi di Indonesia dapat mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, sistem transportasi terintegrasi akan menjadi salah satu kunci untuk menopang proyeksi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia pada 2030 mendatang.

"Rasanya tidak ada alasan lain selain kita fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, mendukung sistem transportasi yang semakin efisien dan terintegrasi. Ini akan menjadi penopang mobilitas secara nasional, khususnya di wilayah Jawa yang kita tahu selalu menjadi focal point dari pertumbuhan ekonomi nasional," tutup AHY.[]