Jakarta - Sejumlah ulama kenamaan menyerukan netralitas para aparatur negara dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Seruan disampaikan para kiai top itu di Pondok Pesantren Tahfidz Muallimin, Babakan, Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 16 Januari 2024.
Hadir dalam acara yang bertajuk Silaturahmi Bersama Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk Persatuan dan Perubahan itu yakni Pengasuh Ponpes Astaqofah Jakarta, KH Said Aqil Siraj.
Hadir juga Pengasuh Ponpes Almahbubiyah KH Manarul Hidayah, Pengasuh Ponpes Assalafiyah Brebes KH Subhan Mamun, Pengasuh Ponpes Nurul Huda Babakan KH Saefullah Amin, serta Pengasuh Ponpes Al Mizan Majalengka KH Maman Imanulhaq.
Selain itu, ada juga ulama besar lainnya seperti KH Zamzami Amin, KH Marzuki Amin, KH Asep Saefullah Amin, dan beberapa kiai lain se-wilayah 3 Cirebon.
Kehadiran mereka dalam acara yang digagas oleh relawan Gapura Amin ini untuk menyerukan pentingnya menjaga kualitas Pemilu dan Pilpres 2024.
Dalam kesempatan itu, Kiai Said Aqil diberikan waktu untuk menyampaikan pidato kunci mengingatkan kembali pentingnya menjaga kualitas demokrasi.
Pasalnya, kata mantan Ketua Umum PBNU itu, demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin negara yang mampu membawa negara ke dalam kehidupan bangsa yang tenang, tenteram, damai serta meningkatnya kesejahteraan serta keadilan.
Begitu pula Kiai Subhan Mamin dan Kiai Manarul Hidayah yang dengan tegas menyerukan akan pentingnya kejujuran dalam kontestasi pilpres dari para penyelenggara negara dari tingkat presiden sampai kepala desa.
Sementara itu, Kiai Maman, dalam tausiahnya menyampaikan harapannya akan prinsip netralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh para aparatur negara.
Jangan sampai, lanjutnya, publik kehilangan kepercayaan terhadap hasil pemilu bila para aparaturnya terkesan condong sebelah.
"Para kiai hari ini berkumpul dengan tujuan yang baik yakni untuk mengingatkan prinsip netralitas yang wajib dipikul oleh aparatur negara. Kita menginginkan pemilu yang damai, publik menginginkan hasil pemilu yang terlegitimasi, salah satu syaratnya yakni para penyelenggara negara tidak partisan," kata Kiai Maman.
Dia berpendapat, pemilu dan pilpres kali ini menjadi batu uji bagi para aparatur negara dalam menjaga muruah demokrasi.
Senyampang dengan itu, sambungnya, kontestasi politik kali ini juga menjadi alat ukur sejauh mana demokrasi disemai dan dirawat pasca reformasi tahun 1998.
"Perjalanan bangsa kita dalam menjaga alam demokrasi bukan dilalui dengan mudah. Ada darah dan nyawa dari banyak anak bangsa yang menjadi korban. Jangan sampai sejarah itu dicederai bahkan dirusak dengan ketidaknetralan aparat negara pada pesta demokrasi kita," ucap Kiai Maman.[]
