Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli mengajak BUMN Pariwisata merintis perhotelan dan potensi lainnya untuk pengembangan di Sabang, Provinsi Aceh.

Rafli berpandangan, langkah itu bisa menjadi pemicu bagi pembangunan di kawasan yang merupakan titik Nol Kilometer (0 Km) Indonesia.

Demikian disampaikan Rafli pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), BP Batam, KPPU, dan BSN, di Jakarta, Kamis 25 Agustus 2022.

"Kementerian BUMN mungkin bisa membangun perhotelan sebagai pemicu supaya bergerak dan berdampak kepada lain lainnya. Sangat banyak bisa kita include dan bisa kita masukkan ke Sabang, mungkin juga PUPR dan sebagainya, mungkin ini bisa dilakukan lebih serius dan kontinu agar ke depan Sabang bisa bergerak," kata Rafli seperti mengutip catatannya, Jumat, 26 Agustus 2022.

"Kita sudah ke Sabang, kita lihat semakin hari semakin menciut, jika kita bandingkan BPKS dengan lembaga serupa yakni BP Batam yang setara secara kelembagaan, Perbedaannya Dewan Kawasan BP Batam diisi oleh sejumlah menteri namun BPKS diisi oleh unsur yang semuanya dari Aceh," ujarnya menambahkan.

Komisi VI, lanjutnya, berharap agar APBN lebih diperkuat lagi. Menurutnya, kementerian juga bisa bersinergi, termasuk BP Batam berkolaborasi untuk membangun 0 Km Indonesia yang terletak di Aceh tersebut.

"Banyak filosofi bahwa Aceh sebagai 0 Km Indonesia, namun miris jika kita lihat dari anggaran BPKS yang hanya Rp 70 miliar dibandingkan BP Batam mencapai Rp 2 triliun. Ini sedih, harapan saya marilah kita melihat Sabang. Bagaimana Sabang ke depan bisa kita perhatikan," ucap Rafli.

Senada itu, Anggota Komisi VI Herman Khaeron juga mendukung pengembangan di Sabang, Provinsi Aceh.

Menurutnya, masyarakat banyak menaruh harapan agar dilakukan perkembangan di daerah tersebut.

Dia mengungkapkan, pengembangan yang lambat tidak hanya ada di 0 Km Aceh saja.

"Belum ada pembangunan yang signifikan apalagi terkait kesejahteraan rakyat. Memang lagi-lagi klasik dengan alasan tidak adanya kemampuan keuangan untuk menyelesaikan itu," tuturnya.

Kendati anggaran yang dimiliki BPKS terbilang kecil, yakni Rp 70 miliar, ia berpendapat hal itu bisa difokuskan dengan bersinergi dengan BUMN.

Dia mengungkapkan, BPKS bisa membuat promosi yang bisa menjadi daya tarik bagi Sabang, mulai dari hunian hotel atau penginapan dan lain sebagainya.

"Dengan transportasi yang bisa juga dikerjasamakan dengan BUMN, akan jadi destinasi yang menjanjikan ke depan. jadi saya dukung, Komisi VI mendukung penuh pengembangan BPKS," ucap Herman.[]