Simalungun - Pemkab Simalungun mengklaim telah mendistribusikan 75.600 liter minyak goreng kepada masyarakat melalui camat.
Hal itu disebut langkah cepat Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, merespons kondisi kelangkaan minyak goreng.
Distribusi sebanyak itu disebut dilakukan dalam kurun waktu dua minggu sebagaimana disampaikan Kadis Perindag Simalungun Leo Lopisa Haloho.
Leo menerangkan bahwa, saat mulai terjadinya kelangkaan minyak goreng, pihaknya mendapat perintah Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga, untuk melakukan survei kebenaran kelangkaan minyak goreng.
Dari hasil survei, benar terjadi kelangkaan minyak goreng. Bahkan di lingkungan masyarakat, meskipun minyak goreng ada di warung-warung tersedia, tetapi harganya sangat mahal di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Menyikapi hal itu, Bapak Bupati langsung menginstruksikan dilakukan penanganan dengan cara operasi pasar. Serta melakukan komunikasi dengan produsen minyak goreng,” kata Leo, Senin, 7 Maret 2022.
Baca juga: Pasar Kerasaan Simalungun Kumuh dan Jorok, Bupati Tegur Pengelola
Leo melanjutkan, setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, hasilnya Disperindag Simalungun mendapatkan kuota minyak goreng untuk disalurkan kepada masyarakat dengan harga jual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
Leo mengaku, pihaknya sudah tiga kali melakukan operasi pasar dengan jumlah keseluruhan 75.600 liter sudah disalurkan kepada masyarakat melalui pihak kecamatan.
“Sebenarnya kuota itu masih kurang. Tapi paling tidak, itu sudah bisa meminimalisir kelangkaan. Namun kami masih berusaha melakukan komunikasi dengan produsen minyak, supaya kebutuhan minyak goreng di Simalungun bisa dipenuhi,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, sebenarnya bila dihitung dengan jumlah penduduk di Simalungun mencapai 1,2 juta jiwa, paling tidak dibutuhkan sekitar 400 ribu hingga 600 ribu liter minyak goreng setiap bulan di Simalungun.
“Jumlah itu kalau diasumsikan masing-masing kepala keluarga menghabiskan dua liter per dua minggu. Tapi bisa juga lebih jumlah itu, karena belum dihitung dengan kebutuhan para pelaku UMKM,“ terangnya. []
