Temanggung – Pemerintah Kabupaten Temanggung memberlakukan penghapusan denda administratif pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) mulai 1 Agustus hingga 31 September 2022.
Kebijakan ini diambil untuk mendorong wajib pajak yang belum melakukan pembayaran PBB-P2 agar segera melakukan pembayaran pajaknya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 Tahun 2022 di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung, Rabu 31 Agustus 2022.
“(Namun) jangan sampai menunggu di akhir September, gunakan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda-nunda dan akhirnya kelupaan. Jangan sampai bulan Oktober, nanti dikenakan denda,” tegas Heri.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Tri Winarno melaporkan, sampai dengan bulan Agustus 2022, realisasi PBB-P2 Kabupaten Temanggung sudah mencapai 80,66 %.
Baca juga:
Menkominfo: Jaringan Berkecepatan Tinggi Penting Meningkatkan Penelitian dan Pendidikan
Mengaku Banyak Salah, Sekda Aceh Larang Wartawan Abdya Rekam Persoalan Stunting
Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun 2022 adalah bulan Juli 2022, akan tetapi selama bulan Agustus sampai dengan akhir September 2022 dilakukan penghapusan sanksi administrasi atau denda bagi wajib pajak yang belum membayar.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PBB yang dilakukan oleh Tim Monev BPKPAD pada bulan Juni-Agustus 2022, ditemukan masih adanya uang yang ada di pengepul dan belum disetorkan, SPPT belum didistribusikan, petugas desa belum melakukan pemungutan, serta wajib pajak yang sulit ditemui.
