Jakarta - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes merespons klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan memiliki big data ratusan juta netizen mendukung pemilu 2024 ditunda.
Arya berpandangan, isu penundaan pemilu masih belum selesai di tingkat pemerintah. Menurutnya, masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan penundaan.
"Bahwa di sisi pemerintah sendiri pernyataan Pak Luhut itu mengindikasikan bahwa isu ini ditingkat pemerintahan belum selesai dan masih ada usaha-usaha atau operasi politik yang dilakukan untuk mendorong penundaan. Harusnya kalau isu itu sudah selesai itu di lingkaran pemerintahan, enggak ada lagi yang bicara soal itu," kata Arya kepada wartawan, Sabtu, 12 Maret 2022.
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu memberikan pernyataan yang jelas untuk tidak berniat memperpanjang masa jabatan. Menurutnya, publik perlu mendapatkan jaminan berupa pernyataan jelas sebagai jaminan kepada publik.
"Yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi saya kira pertama beliau langsung memberikan pernyataan publik untuk memberikan jaminan bahwa pemerintah mungkin pak Jokowi itu sepakat untuk tetap melaksanakan pemilu 2024 dan tidak bersedia memperpanjang masa jabatan artinya taat konstitusi," ujarnya.
"Kenapa pernyataan itu penting, supaya memberikan jaminan politik bagi publik. Untuk memberikan jaminan itu beliau perlu menegaskan posisi beliau terhadap posisi beliau itu," sambungnya.
Pandangannya, Jokowi juga bisa menegaskan kepada partai koalisi terkait sikap politiknya. Selain itu, Jokowi juga dinilai bisa mengakhiri wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan meminta partai politik menghentikan pengusulan wacana tersebut.
"Saya kira Pak Jokowi bisa menegaskan ke partai-partai koalisi itu, posisi politik beliau itu seperti apa. Dan meminta partai-partai menyetop atau mengakhiri usaha-usaha untuk penundaan atau perpanjangan," ucap Arya.[]
