Jakarta - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi merespons sikap Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjabat tiga periode, yang akan dilakukan setelah Lebaran.
Nabil mencurigai, adanya acara silahturahmi nasional (Silatnas) dengan Apdesi di Jakarta kemarin, menandakan adanya upaya untuk menunda pemilihan umum (pemilu) dan memperpanjang masa jabatan Presiden RI menjadi 3 periode.
"Peristiwa ini bukti masih ada penggalangan opini terhadap upaya untuk menunda Pemilu 2024, memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," kata Nabil saat dihubungi wartawan, dikutip Opsi, 30 Maret 2022.
Baca juga: Terkuak Alasan Asosiasi Pemerintah Desa Dukung Jokowi 3 Periode
Menurutnya, tidak ada kausalitas antara pemenuhan tuntutan Apdesi dengan dukungan memperpanjang masa jabatan presiden. Apa yang dituntut Apdesi, menurutnya, memang seharusnya dipenuhi oleh Presiden Jokowi.
"Kedua, peristiwa ini juga bukti adanya pembiaran dari Presiden Jokowi," ucapnya.
Ia melanjutkan, PKS serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya sudah berulang kali meminta sikap tegas dari Presiden Jokowi untuk menyetop polemik penundaan pemilu ataupun perpanjangan jabatan presiden tiga periode.
Baca juga: Ketum Apdesi Dukung Jokowi Jadi Presiden Seumur Hidup
"Jangan terus dibiarkan menjadi bola liar yang kontraproduktif buat bangsa ini," ujarnya.
Untuk itu, ia menilai harus ada pernyataan tegas menolak terhadap usulan terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan RI-1.
"Harus ada sikap tegas dari Presiden untuk menolak dan menghentikan setiap upaya menunda Pemilu 2024, memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," ujarnya.
Diketahui, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengaku dukungan Jokowi 3 periode tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun, ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya. []
