Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menjadikan kajian Bank Dunia sebagai bahan evaluasi pengukuran kemiskinan nasional.

Kajian tersebut menggunakan pendekatan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) dan mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).

"Sebagai masukan evaluasi serta untuk menakar daya saing dengan negara setara lainnya, tentu ini baik untuk dicermati," kata Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Sabtu, 3 Mei 2025.

Anis mengingatkan, BPS tak boleh menutup diri dari kajian lembaga internasional.

Menurutnya, data yang tidak akurat berisiko membuat arah kebijakan pembangunan meleset dari sasaran dan berpotensi meninggalkan jutaan rakyat dalam kemiskinan.

Politisi PKS itu juga menyoroti keragaman geografis Indonesia. Ia menilai garis kemiskinan tidak bisa disamaratakan antar wilayah.

"Kondisi Jakarta tentu berbeda dengan daerah-daerah tertentu. Perlu pendekatan yang sesuai karakter masing-masing daerah," ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa.

Negara diminta memfokuskan anggaran pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin serta kebijakan yang mampu menekan kesenjangan sosial.[]