Jakarta - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto diminta untuk konsisten menjalankan janjinya terkait pemberantasan korupsi di Republik Indonesia.

Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum menyebut hal itu bisa dilakukan dengan tidak memilih menteri mantan koruptor atau yang pernah terlibat dalam kasus korupsi.

"Janji itu harus dibuktikan Prabowo, dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet," kata Khafidlul seperti meneruskan keterangannya, Senin, 23 September 2024.

Dia berpandangan, dalam merancang penyusunan menteri di kabinet pemerintahan yang baru, Prabowo akan melibatkan seluruh ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dalam proses penyusunan kabinet, lanjutnya, Prabowo harus memilih tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai kapabilitas dan pengalaman yang cukup di bidang kementerian yang akan dipimpin.

Selain integritas, sambung dia, sosok calon menteri yang akan dibawa masuk ke pemerintahan harus tidak pernah terlibat kasus korupsi. Jauh dari keterlibatan tindak korupsi, katanya, harus menjadi syarat utama.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa Prabowo berhak menolak nama calon menteri usulan elite politik yang dinilai punya rekam jejak terlibat kasus korupsi.

"Jika orang tersebut tetap Prabowo pilih, masyarakat akan meragukan integritas pejabat tersebut. Jika integritasnya bermasalah, bagaimana mereka bisa menjadi pejabat yang baik dan dipercaya rakyat?," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyarankan Prabowo membentuk tim khusus untuk mencari tahu rekam jejak nama-nama calon menteri yang nantinya diserahkan partai di KIM Plus.

"Tim bisa memberikan penilaian terhadap calon menteri yang akan ditunjuk sebagai pembantu Prabowo," ucap Khafidlul.[]