News Rabu, 28 September 2022 | 14:09

Respons Keras Publik Soal Tim Bayangan Kemendikbudristek, Ini Penjelasan Nadiem Makarim

Lihat Foto Respons Keras Publik Soal Tim Bayangan Kemendikbudristek, Ini Penjelasan Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.(Foto:Opsi-Fernandho/Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta - Publik beramai-ramai memberikan respons yang keras terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Respons itu terkait shadow team atau tim bayangan yang dimiliki Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Di forum PPM disebutkan bahwa tim bayangan yang beranggotakan 400 orang ini setara dengan direktur jenderal (dirjen).

Nadiem mengungkapkan, shadow team ini merupakan vendor berada di bawah BUMN PT Telkom Indonesia yang diberi nama GovTech Edu.

Peran tim bayangan ini untuk membantu Kemendikbudristek, yakni merancang aplikasi layanan pendidikan gratis.

Pertimbangan Mendikbutristek melibatkan shadow team untuk merancang aplikasi layanan pendidikan karena Kemendikbudristek tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bisa merancang aplikasi-aplikasi tersebut.

Dia berpendapat, untuk mengembangkan aplikasi dibutuhkan tim teknologi yang mumpuni dalam melakukan suatu pengembangan produk teknologi secara berkesinambungan.

"Di mana skill itu tidak ada di dalam langsung di dalam kementerian kami," kata Nadiem pada rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin, 26 September 2022.

Dalam merancang transformasi pendidikan, dia menyebut bahwa pihaknya menggunakan pendekatan berbeda, yakni bukan berbasis apa yang diinginkan pemerintahan, tetapi apa yang dibutuhkan guru-guru dan sekolah sekolah.

Sementara yang terjadi selama ini, lanjut dia, produk teknologi dibuat berdasarkan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan stakeholder.

Nadiem menjelaskan untuk bisa mengimplementasi pendidikan Indonesia, maka teknologi bukan suatu opsi.

Menurutnya, teknologi harus menjadi medium utama yang bisa melaksanakan kebijakan, hingga merata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Para pelaku dan praktisi teknologi menjadi mitra dalam proses untuk merancang dari awal mereka dilibatkan walaupun bukan mereka yang menciptakan kebijakannya," ucap Nadiem.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya