Jakarta – Pemerintah menargetkan program Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025. Sekolah gratis berasrama ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan mencetak generasi emas Indonesia.
“Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Tiap sekolah ditargetkan menampung 1.000 siswa dan tahun ini dimulai di 100 titik,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Mei 2025.
Disampaikan dalam acara Sinar Penjaga Harapan di Jakarta sehari sebelumnya, Agus menjelaskan Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal delapan hektare, dengan konsep asrama dan fasilitas lengkap.
Mulai dari laboratorium, sarana olahraga, tempat tinggal siswa, hingga perlengkapan sekolah disediakan gratis.
“Siswa tidak lagi pakai kapur atau buku biasa, tapi menggunakan iPad. Sistem pendidikannya berbasis teknologi dan mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.
Program ini dikelola lintas kementerian. Kurikulum dan guru dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, BKN, dan Kemenag. Sementara Kementerian PUPR menangani infrastruktur, dan Kemensos menjadi koordinator utama.
Menanggapi anggapan miring di media sosial yang menyebut Sekolah Rakyat sebagai sekolah "kelas dua", Agus menepisnya. Ia menegaskan, sekolah ini justru dirancang sebagai lembaga pendidikan unggulan.
“Sistem pengajaran, materi, dan pelajaran yang diberikan adalah unggulan. Selain ilmu pengetahuan, siswa juga dibekali pendidikan karakter, kebangsaan, keagamaan, serta keterampilan profesional. Jadi, mereka siap kerja setelah lulus,” jelasnya.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan dibuka di 65 titik di berbagai wilayah, dengan prioritas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten—wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Target jangka panjangnya, setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat.
Seleksi calon siswa dilakukan secara ketat melalui kunjungan rumah oleh pendamping PKH dan petugas Kemensos. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa siswa benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.
“Perintah Pak Presiden jelas, Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” tutup Agus.[]
