Bontang - Proses penerimaan murid baru di tingkat SMA/SMK di Kaltim rupanya menyisakan banyak masalah.
Misalnya saja tidak dilibatkannya sekolah swasta dalam penyusunan petunjuk teknis (juknis) dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Kepala Sekolah SMK Putra Bangsa Bontang Muslimin mengatakan, dalam proses penyusunan juknis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, dirinya tidak pernah dilibatkan.
Pun ketika ia berkolaborasi dengan sekolah SMA dan SMK swasta lain, jawabannya sama.
Alhasil, SMA dan SMK swasta tidak memahami dan terkesan berjalan sendiri dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru tahun ini.
“Kami sejak awal tidak pernah dilibatkan. Jadi, kami seperti buat aturan sendiri. Termasuk terkait jadwal penerimaan murid baru,” katanya, Kamis 26 Juni 2025.
Ia merasa, sekolah swasta hanya menjadi tempat penampungan akhir bagi sekolah negeri. Sehingga, mereka pun tidak memiliki acuan pasti terkait penerimaan murid baru.
Tahun ini saja, sekolah tersebut baru menerima sekitar 60 calon murid baru.
“Kami ini hanya menunggu mereka-mereka yang tidak diterima di sekolah negeri. Karena kami tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan juknis SPMB, kami sudah buka pendaftaran sebenarnya dari Januari 2025. Itu juga yang daftar ke kami belum setengah dari kuota yang kami sediakan tahun ini,” ungkapnya.
Untuk SMK Putra Bangsa sendiri, mereka membuat posko penerimaan murid baru tepat di depan gerbang sekolah mereka. Ada tim panitia yang berjaga di sana untuk menyambut para pendaftar yang akan menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Padahal, Muslimin menambahkan, sekolah swasta juga ikut terlibat dalam pembangunan daerah.
Utamanya di Kota Taman. Apalagi, di Bontang sebelum banyak sekolah negeri seperti saat ini, sekolah swasta terlebih dahulu yang hadir.
Merekalah yang terlibat langsung pembangunan daerah dengan memberikan pendidikan yang pantas kepada putra-putri Bontang.
“Kami di Bontang ini tergolong salah satu sekolah paling lama. Serta beberapa sekolah swasta lainnya. Tapi, kenapa kami tidak pernah dilibatkan dalam keputusan strategis di sektor pendidikan. Salah satunya dalam penyusunan juknis penerimaan murid baru ini,” ucapnya.
Sementara itu, Dewan Pendidikan Kaltim Rediyono mengatakan, seharusnya seluruh SMA/SMK sederajat yang swasta maupun negeri harus dilibatkan dalam penyusunan juknis SPMB.
Sebab, mereka juga bagian dari pemerintah untuk mendidik generasi penerus bangsa.
Menurutnya, tidak dilibatkannya sekolah swasta dalam penyusunan juknis SPMB tahun ini, sekolah swasta terancam mati. Karena mereka berpotensi tidak mendapatkan murid baru.
“Selayaknya sekolah swasta ini dilibatkan. Supaya, sekolah swasta tidak merasa dimatikan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan juknis itu, juga harus dipetakan jumlah lulusan SMP berapa.
Serta jumlah SMA/SMK dan sekolah sederajat lainnya yang berstatus negeri dan swasta ada berapa.
Setelah itu dilakukan pembagian kuota muridnya. Sehingga, sekolah swasta juga tetap hidup.
“Karena mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan itu, akhirnya sekolah swasta jalan sendiri-sendiri. Banyak juga yang tidak mendapatkan murid. Kalau data jumlah lulusan SMP tadi dibahas dengan baik, akhirnya bisa dibagi kuota murid ini,” bebernya. []
