Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto mengatakan visi Indonesia 2045 merupakan sebuah gagasan ideal bagi Tanah Air untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur pada peringatan seratus tahun kemerdekaan.
Andi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada seminar nasional bertajuk `Peran Indonesia dan G20 dalam Geopolitik Dunia dan Stabilitas Keamanan Asia Pasifik` yang dilangsungkan Pusat Kajian dan Politik (Puspolkam) Indonesia di Gedung Pancagatra Lemhannas, Senin, 14 November 2022.
"Pembangunan pada isu prioritas dapat menjadi modalitas untuk mendorong pencapaian visi. Selain itu, pencapaian visi juga harus memperhatikan dinamika geopolitik serta megatren dunia," kata Andi.
Untuk menuju hal tersebut, lanjutnya, ada beberapa poin yang harus dilakukan mulai dari membangun masyarakat unggul serta berdaya saing tinggi di tengah perubahan-perubahan cepat dan masif di sektor ekonomi, politik, dan budaya.
Kemudian, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan pembangunan ekonomi yang tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk mengembangkan kapasitasnya secara produktif.
Tak hanya itu, pemerataan pembangunan harus dilaksanakan secara merata dan adil di setiap kawasan di Indonesia.
Selanjutnya, Gubernur Lemhanas juga memaparkan terkait transformasi digital. Menurutnya, tren digitalisasi terjadi hampir di seluruh elemen kehidupan.
"Kondisi ini menjadikan penguasaan masyarakat atas teknologi digital dan internet menjadi aspek krusial. Potensi sektor digital di Indonesia sangat besar. Tingkat penetrasi internet konsisten meningkat. Potensi ekonomi internet Indonesia pun diprediksi akan meningkat dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara," ujarnya.
Dia mengatakan, potensi digital seyogyanya harus diimbangi dengan kapasitas mumpuni. Namun, berdasarkan penilaian global, kapasitas digital Indonesia cenderung belum optimal. Indonesia relatif lemah baik dari sisi manusia maupun infrastruktur digital.
Ekonomi Berkelanjutan: Ekonomi Hijau
Meneruskan pemaparannya, skor GGI Indonesia tahun 2020 menempati urutan ke 58 di dunia dan urutan ke 9 di kawasan Asia dengan nilai 57,08.
Secara umum, perkembangan Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan rerata skor GGI di kawasan.
Dari empat dimensi, peluang ekonomi hijau menjadi dimensi yang memperoleh penilaian terendah dengan nilai 26,62. Indonesia masih tertinggal pada aspek inovasi hijau (0), perdagangan hijau (10,58), dan pekerjaan hijau (25,3).
"Meskipun demikian, hal serupa terlihat pada penilaian Kawasan Asia (24,11) dan Global (26,43). Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yakni dengan mewujudkan netralitas karbon. Indonesia sudah berkomitmen untuk mencapai netralitas Karbon tahun 2060," tuturnya.
Selain itu, Indonesia juga telah menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai dokumen yang memberikan arahan umum pengembangan EBT nasional. Secara spesifik, arahan ini dijalankan melalui pembangunan pembangkit EBT di berbagai wilayah.
Ekonomi Berkelanjutan: Ekonomi Biru
Masih dalam pemaparan Gubernur Lemhanas, hasil penghitungan Ocean Health Index (OHI) memosisikan Indonesia di urutan 175 dari 222 negara pada tahun 2021.
Skor total Indonesia sebesar 64,93 lebih rendah dari skor rerata global sebesar 70,19. Penilaian terhadap stok pangan menjadi skor terendah bagi Indonesia sebesar 28,31.
Dia berpendapat, variabel ini juga memiliki simpangan terhadap skor rerata global yang terbesar dari variabel lainnya (-21,38).
Sementara itu, di sisi lain skor Indonesia sudah baik dalam dua variabel yaitu peluang penangkapan ikan skala kecil dan keanekaragaman hayati.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas di sektor Ekonomi Biru, sambungnya, Indonesia tengah menyusun peta jalan jangka panjang pengelolaan sektor kelautan dan perikanan dengan prinsip Ekonomi Biru.
"Sebagai langkah awal, tahun 2022 diluncurkan kebijakan penangkapan terukur, yakni pengaturan area penangkapan WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal, dan penghobi," ucap Andi.
Tata Kelola Pemerintahan: Konsolidasi Demokrasi
Andi Widjajanto mengungkapkan, Indonesia mengalami tren pasang surut demokrasi sejak awal kemerdekaan. Titik terendah demokrasi Indonesia terjadi di masa Orde Baru.
"Pasca rezim Orde Baru, fondasi demokrasi konsisten dijalankan pemerintah Indonesia. Penilaian global menunjukkan Indonesia relatif kuat dalam aspek prosedural demokrasi tetapi relatif lemah pada aspek budaya demokrasi," katanya.
Ia menyebutkan, guna mewujudkan demokrasi matang, Indonesia harus berhasil melaksanakan beberapa tahapan demokratisasi dalam 7 pemilihan umum demokratis secara berurutan tanpa putus.
Pertama, Indonesia mengawali proses demokratisasi melalui tahap inisiasi demokrasi yang terwujud melalui Pemilu 1999. Kedua, instalasi demokrasi yang menekankan pada prosedural demokrasi.
Ketiga, konsolidasi demokrasi yang mengutamakan demokrasi substansial. Jika Indonesia berhasil melaksanakan tahapan konsolidasi demokrasi pada Pemilu 2024, maka kualitas demokrasi Indonesia akan matang
Transformasi Pertahanan
Selanjutnya, dia juga menyinggung terkait transformasi pertahanan. Menurutnya, perkembangan teknologi memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika persenjataan global.
Berdasarkan tipologi O’Hanlon, ruang siber menjadi domain yang perlu menerima perhatian khusus. Teknologi komputer, kompleks sistem, kecerdasan buatan serta sistem otonom dan robotik akan mengalami lompatan teknologi revolusioner (disruptif).
Indonesia memiliki visi sebagai salah satu kekuatan militer utama di Asia Timur pada tahun 2045. Guna mencapainya terdapat terdapat tahapan yang harus dilalui.
"Presiden Joko Widodo tengah berupaya mendorong transformasi pertahanan melalui Adopsi teknologi utama serta mendorong investasi pertahanan untuk mendorong produktivitas industri pertahanan nasional," ujarnya.
Game Changer: Ibu Kota Nusantara
Selain itu, dia turut membahas terkait Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya ditujukan untuk menjawab tantangan nasional, tetapi juga global.
"Pembangunan IKN diharapkan mendorong pemerataan akses serta pertumbuhan. IKN memiliki visi menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional. Guna mewujudkan visi tersebut dibutuhkan kapasitas pertahanan mumpuni untuk melindungi IKN sebagai obyek vital nasional," ucap Andi Widjajanto.[]
