Jakarta - Kabar keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut sengaja dibentuk untuk mengganggu keberlanjutan pemerintahan ke depan.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Juri Ardiantoro menyebut bahwa isu keretakan hubungan tersebut adalah upaya adu domba yang sengaja dirancang oleh pihak-pihak tertentu.

Ia menjelaskan, spekulasi tersebut hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan merusak fokus pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.

"Jika ada upaya mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan," kata Juri Ardiantoro seperti mengutip keterangannya, Senin, 26 Agustus 2024.

Dia menuturkan, langkah adu domba dirancang melalui rangkaian berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan.

Lebih lanjut, Juri mengungkapkan bahwa fokus utama Kepala Negara saat ini meletakkan fondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Pandangannya, Jokowi memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan.

"Di mana letak keretakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor, bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Politik adu domba, sambungnya, merupakan politik usang yang sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia.

"Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa," ucap Juri.[]