Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengatakan niat baik pemerintah dalam menindaklanjuti infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatra harus didukung oleh mutu yang baik dan jangan asal jadi.
Oleh karena itu, Komisi V DPR RI mendorong pertumbuhan infrastruktur agar ekonomi masyarakat Indonesia tumbuh dengan baik, mulai dari pelaku ekonomi kecil dan ekonomi besar.
Demikian disampaikan Ridwan usai pertemuan tim komisi V DPR RI dengan Ditjen bina marga, Ditjen SDA, BPJT dan Waskita Sriwijaya Tol, Kamis, 23 Juni 2022.
"Yang menjadi perhatian, tolnya jangan asal jadi sebab kadang kala kalau asal jadi umurnya akan pendek, akan cepat rusak dan memakan biaya tinggi oleh karena itu kita lebih konsentrasi kepada mutu dan waktu pelaksanaan, serta tidak membebani rakyat terlalu banyak," kata Ridwan seperti dilihat pada Jumat, 24 Juni 2022.
Terkait dengan pembebasan lahan, dia menjelaskan, memang ada ganti rugi dan ada beberapa persen yang belum selesai.
Pihaknya, kata dia, berharap ganti rugi dapat berjalan dengan benar tanpa membebani dan mengorbankan rakyat yang memang memiliki hak akan hal tersebut.
"Tujuan mulia pemerintah sekarang yaitu menghubungkan provinsi lainnya yang ada di Sumatra. Kita harapkan mudah-mudahan bisa selesai sebelum tahun 2024. Hal-hal mengenai prinsip yang harus terselesaikan jangan menjadi kesan yang tidak terselesaikan itu harus diselesaikan sampai tahun 2024 dan saya percaya menteri PUPR telah memikirkan hal itu," ujarnya.
Politisi fraksi Partai Golkar itu kembali menegaskan, membangun jalan besar butuh biaya begitu banyak. Infrastruktur jalan tol di Indonesia juga dapat dirasakan manfaatnya salah satunya mengatasi masalah mudik meskipun masih ada kelemahannya.
"Setiap pembangunan pasti berdampak, saya yakin lahirnya jalan tol ataupun jalan nasional lainnya mungkin ada efek negatifnya tetapi jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan negatifnya," ucap Ridwan.[]
