Jakarta – Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka akibat penembakan yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat, 24 Januari 2025.
Insiden ini memicu respons serius dari pemerintah Indonesia, yang menuntut investigasi mendalam dan penanganan kekonsuleran bagi korban.
Berdasarkan komunikasi antara KBRI Kuala Lumpur dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), penembakan terjadi saat APMM menghentikan sejumlah WNI yang diduga hendak meninggalkan Malaysia melalui jalur ilegal.
APMM mengklaim bahwa tindakan penembakan dilakukan karena para WNI melakukan perlawanan. Namun, hal ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Kuala Lumpur telah menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini.
Dalam pernyataan resmi yang diterima pada Minggu, 26 Januari 2025, Kemlu mengonfirmasi bahwa KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui korban yang terluka.
"KBRI akan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan mendalam, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM," bunyi pernyataan tersebut.
KBRI juga memastikan akan terus memberikan bantuan kekonsuleran kepada para korban.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, turut menyoroti insiden ini.
Ia mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut dan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas APMM.
"Kementerian P2MI mendesak Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini. Dan juga mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebihan," ujar Christina dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 Januari 2025.
Christina menambahkan bahwa Kementerian P2MI sedang berkoordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.
"Saat ini kementerian sedang menelusuri asal daerah dari para korban untuk dilakukan pendampingan," katanya.
Pemerintah Indonesia juga berencana mengadakan pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
"Termasuk cara-cara penanganan migran secara prosedural dan manusiawi," tegas Christina.[]
