Jakarta – Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan sosial yang akan dimulai pada kuartal I-2026. Bantuan sosial tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial, terdiri dari bansos reguler dan bansos adaptif untuk penanganan bencana.

Bansos reguler meliputi bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan. Program ini ditargetkan menjangkau 18 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp 17,5 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli dan ketahanan sosial masyarakat.

“Bansos bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Selain bansos reguler, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial untuk korban bencana. Bansos bencana akan disalurkan kepada masyarakat terdampak di Sumatera dan sejumlah daerah lain, dengan anggaran sekitar Rp 2,3 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran bansos yang dikelola Kemensos untuk asistensi rehabilitasi sosial mencapai Rp 20 triliun. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai lebih dari Rp 17 triliun.

“Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun. Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Insyaallah sampai Lebaran, lalu akan dilanjutkan pada triwulan kedua di bulan April, Mei, dan Juni,” kata Saifullah.

Mensos menegaskan, penerima manfaat bansos bersifat dinamis karena mengacu pada data tunggal yang terus dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan mekanisme tersebut, penerima bansos dapat berubah setiap triwulan sesuai kondisi sosial ekonomi terbaru.

“Penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, triwulan ketiga tidak dapat, atau sebaliknya. Ada juga yang sebelumnya belum pernah menerima, kini bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Penyaluran bansos Kemensos akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.[]