Jakarta – Usulan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM datang dari eks Wapres Jusuf Kalla alias JK.
Usulan itu dilontarkan bekas Ketua Umum Partai Golkar itu merespons konflik di Timur Tengah, yang berdampak pada guncangan pasokan energi, khususnya BBM.
Menurut JK, subsidi energi khususnya BBM oleh Pemerintahan Presiden Prabowo, akan semakin membuat APBN defisit semakin membengkak dan menumpuk utang.
Usulan itu ditanggapi Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto.
Dia berkata, pondasi dan kinerja APBN kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
Wihadi sebut, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja.
Tetapi juga fungsinya sebagai instrumen stabilisasi. Yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada masyarakat.
Disebutnya, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.
Dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif.
“Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” kata dia, berbicara di Jakarta, Minggu (12/04/2026).
Lebih jauh kata Wihadi, secara fiskal kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terjaga.
Defisit yang terkendali dan rasio utang tetap pada level yang aman.
Kondisi itu menurutnya, memberikan fleksibilitas dan kemampuan bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia.
Baca juga: Harga Avtur Melonjak, Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Tiket Pesawat Domestik
“Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy,” tukasnya.
Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing.
Sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global.
Pemerintah kata dia, sudah memberikan penjelasan terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk menambah anggaran subsidi energi.
Langkah ini diperlukan untuk menghindari efek domino terhadap perekonomian nasional.
Dia mengingatkan, kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund.
Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah berada pada momentum yang tidak baik.
Itu sebabnya, imbuh dia, cara pemerintah menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah yang strategis terhadap perekonomian Indonesia.
Pemerintah tidak semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM.
Tetapi hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN.
JK Jangan Komentar
Wihadi pun mengingatkan semua pihak terutama JK untuk percaya kepada pemerintah.
Terutama saat memutuskan tidak menaikkan harga BBM.
Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Wihadi justru mempertanyakan alasan JK yang mengusulkan kenaikan BBM.
Menurut dia, usulan JK itu justru seolah ingin ‘mendorong’ pemerintah ke situasi yang buruk.
“Mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM, justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini, karena dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita,” katanya.
Wihadi pun meminta JK untuk kembali melihat postur APBN dan kondisi negara.
Terutama pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sebelum mengusulkan BBM naik.
Dia juga mengajak JK agar mengapresiasi setiap program atau kebijakan pemerintahan.
“Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia.
Jadi saya kira sebelum melihat struktur APBN lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu,” tegasnya. []
