Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memeratakan pembangunan agar tidak terjadi Jawa sentris.
Berbicara dalam forum diskusi daring bertajuk “Menakar Peluang dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara”, Ngabalin mengatakan selama ini sebagian besar APBN hanya berputar di Pulau Jawa.
“Sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa. Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa sentris,” kata Ali Ngabalin, dikutip Opsi pada Minggu, 30 Januari 2022.
Ali Ngabalin menilai pemindahan IKN dilakukan bukan tanpa alasan. Hal itu karena Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia, yang terlihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa sebesar 57,55 persen terhadap PDB nasional, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2021.
Gambaran kawasan inti Ibu Kota Negara. (Foto: tangkapan layar Instagram)
Hal itu, kata dia, menandakan perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa. Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.
“Dengan pemindahan IKN ini, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai `apa-apa Orang Jawa`,” kata Ali Ngabalin.
Sebelumnya, DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Baca juga: Ketum PA 212 Prediksi Ahok Dapat Posisi Empuk di Proyek Ibu Kota Baru
Baca juga: Sanjung Ahok Seperti Emas, Ruhut: Anies Lanjutkan yang Sudah Baik Saja Tak Mampu
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara di Pulau Kalimantan akan diberi nama Nusantara. []
