Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, hanya berselang setahun semenjak ia menjadi pimpinan komisi antirasuah.
Ghufron menjelaskan, salah satu sumber kekayaannya berasal dari perolehan properti melalui hasil lelang dan bangunan yang ia beli dari lelang negara.
“Biasanya terhadap objek yang sudah lelang ke-3 atau harga likuidasi sehingga harga pembeliannya relatif murah,” kata Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, dikuti Opsi, Jumat, 3 Desember 2021.
Lebih lanjut Ghufron berkata, aset itu selanjutnya direnovasi dan ada yang dijadikan indekos, maka tak heran nilai jualnya bertambah.
“Kadang saya jual kembali setelah renov atau kadang saya renov untuk usaha kostan,” katanya.
Ghufron berujar, saat ini di Jember, Jawa Timur saja, dirinya memiliki tiga lokasi indekos yang total kamarnya sekitar 70 unit. Meski di saat pandemi pemasukan dari usahanya itu berkurang, tetapi justru pasaran rumahnya naik.
“Masa Covid-19 ini incomenya relatif turun tetapi dalam pelaporan LHKPN saya laporkan bukan saja sebagai harga pasar rumah. Namun, saya laporkan sebagai rumah kostan yang nilainya bisa menjadi 2x lipat dari harga belinya, sehingga kenaikan LHKPN tersebut karena penyesuaian nilai harta tersebut,” ujar dia.
Diketahui, dalam laporan harta kekayaan Nurul Ghufron, kenaikan terjadi dalam setahun dia menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Dari 2019 sejumlah Rp 9.230.857.661, menjadi Rp 13.489.250.570 pada 2020.
Kenaikan harta kekayaan Ghufron ini pun mengundang reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah.
“Jika dilihat data e-lhkpn KPK yang bersifat terbuka ini, saat jadi Dekan, kekayaan @Nurul_Ghufron total Rp 6,7 M. Sampai saat ini sejak jadi Dekan dan selama jadi Pimpinan KPK, total kenaikan Rp 6,7 Milyar. Dugaan saya, penambahan itu bukan hanya karena gaji di KPK. Tapi bisa faktor lain,” kata Febri di Twitter.
Febri lantas meminta Ghufron menjelaskan kenaikan harta kekayaannya.
“Hal itu tentu bisa dijelaskan dengan mudah. Ya bisa juga sekaligus sebagai contoh prinsip transparansi pejabat publik. Bagian dari pencegahan korupsi,” ucap Febri.
Atas dasar pertanyaan tersebut Ghufron memberikan penjelasan. Dia pun berterima kasih kepada semua pihak yang memperhatikan dan menjadi pengawas bagi integritas penyelenggara negara seperti dirinya.
“Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan saya berbangga atas pengawasan dan kontrol publik terhadap aparat negara berdasarkan LHKPN, semoga bermanfaat untuk menjaga integritas PN, contohnya dalam hal ini kepada saya,” kata Nurul Ghufron. []
