Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengizinkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melakukan pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun LRT Jakarta.
Menurut Pramono, LRT Jakarta sudah tidak membutuhkan penambahan depo kereta, seyogianya mengoptimalkan apa yang sudah ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
”Saya juga mengizinkan untuk beberapa lokasi, karena ini deponya sudah enggak perlu nambah lagi, karena depo yang ada di Kelapa Gading sudah lebih dari cukup. Maka saya izinkan untuk dikembangkan untuk TOD-TOD yang ada,” kata Pramono Anung di Stasiun LRT Jakarta Rawamangun, dikutip Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menjelaskan, mengenai pengembang TOD, dapat mengacu pada apa yang sudah dilakukan oleh MRT Jakarta.
”Nanti TOD pengembangannya seperti pengalaman kita di MRT, dikerjasamakan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan MRT,” ucap politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) itu.
”Nah nanti untuk yang di LRT ini, kerja samanya adalah apakah antara pemerintah DKI Jakarta dengan LRT Jakarta atau dengan Jakpro. Itu nanti kita putuskan,” ujar dia lagi.
Berapa tarif LRT Jakarta?
Namun, saat ditanya mengenai besaran tarif LRT Jakarta Fase 1B dari Stasiun Velodrome hingga Stasiun Manggarai, hingga saat ini belum dapat diumumkan.
Kendati demikian, menurut dia, kajian perihal tarif LRT Jakarta ini bisa mengacu juga pada MRT Jakarta, dihitung berdasar setiap jarak trip perjalanan.
Pramono memastikan ongkos naik LRT Jakarta 1B, masih bisa dijangkau oleh masyarakat.
”Tapi sekali lagi saya minta tadi di kereta LRT Jakarta, saya juga diskusi mengenai itu. Patokan yang digunakan untuk menghitung MRT itu bisa digunakan referensinya untuk LRT. Walaupun tentunya LRT pasti ininya (tarif) berbeda. Tapi intinya bahwa tiketnya tentunya tetap harus terjangkau oleh masyarakat,” kata Pramono Anung.
Pramono mengakui saat ini diskusi terkait tarif masih terus dilakukan. Dalam hal ini Jakpro mendapatkan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun LRT Jakarta 1B.
“Transportasi itu merupakan penugasan Pemprov DKI Jakarta, masih menggunakan APBD pemerintah DKI Jakarta. Begitu nanti sudah selesai (dirumuskan), kita melakukan perhitungan (tarif) kembali, berapa yang akan digunakan untuk subsidi kepada masyarakat, berapa yang diizinkan oleh pemerintah DKI Jakarta akan kita putuskan,” kata Pramono Anung. []
 untuk melakukan pengembangan di sekitar stasiun LRT Jakarta.){kind=link}