PALU – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya serangan buzzer atau pendengung terhadap dirinya setiap malam. Ia menduga aktivitas tersebut dibiayai oleh pemodal besar dengan dana yang tidak sedikit.
Prabowo mengatakan, awalnya pemerintah mempertanyakan banyaknya pendengung yang terus menyerangnya. Namun, setelah ditelusuri, ia mengaku menemukan adanya aliran dana besar untuk membiayai aktivitas tersebut.
Menurut Prabowo, kondisi itu berpotensi memecah belah masyarakat. Ia bahkan mengaitkannya dengan politik adu domba atau divide et impera.
“Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer, diserang tiap malam. Ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Kita akhirnya tadi disebut divide et impera. Kita dipecah belah,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian pembukaan Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Prabowo Singgung Demokrasi yang Bisa Dibeli
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti praktik demokrasi yang dinilainya rentan dikuasai pemilik modal. Ia menginginkan sistem demokrasi Indonesia tidak disandera oleh kelompok yang memiliki kekuatan finansial.
Terlebih, Prabowo menyinggung sumber uang yang digunakan untuk memengaruhi kehidupan politik. Menurut dia, uang tersebut kerap diperoleh melalui cara yang tidak halal.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Uangnya didapat dengan cara tidak halal,” tegasnya.
Prabowo meyakini mayoritas masyarakat tidak menginginkan kondisi politik seperti itu. Karena itu, ia menilai pembenahan sistem politik menjadi tanggung jawab para pemimpin bangsa.
Ajak Ketum Parpol Benahi Sistem Politik
Prabowo mengaku telah berbicara dengan sejumlah ketua umum partai politik mengenai perlunya perbaikan sistem politik nasional.
Ia bahkan mempertanyakan keberanian para pemimpin partai untuk melakukan pembenahan. Menurutnya, setiap penyimpangan harus dikoreksi.
“Sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan para ketua umum berani tidak? Berani tidak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” katanya.
Namun, Prabowo menyambut positif respons yang diterimanya. Ia menyebut hampir seluruh ketua umum partai yang diajak berbicara memahami pentingnya pembenahan tersebut.
“Alhamdulillah sudah semakin sadar, hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik,” ujarnya.
Soroti Biaya Politik Puluhan hingga Ratusan Miliar
Selain persoalan buzzer, Prabowo juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.
Ia mengaku menerima informasi bahwa seseorang membutuhkan modal puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk menjadi kepala daerah. Bahkan, dana sebesar itu belum menjamin kemenangan.
Prabowo juga menyinggung biaya pencalonan anggota DPR yang disebut bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
“Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di berapa tempat Rp100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang,” ungkapnya.
Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik dengan biaya sebesar itu sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.
Ia kemudian mengingatkan perjuangan tokoh-tokoh bangsa, termasuk pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
“Bagaimana? Mau kemana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apa negara ini yang kita perjuangkan? Yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan? Yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak. Saya yakin tidak,” pungkas Prabowo.[]
