JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, mendesak pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada santri dan pesantren.
Ia menyoroti dugaan kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat di Sukoharjo, Jawa Tengah, serta Pangandaran, Jawa Barat.
Menurut Kiai Maman, kedua peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah dan institusi penegak hukum harus menjadikannya bahan evaluasi, terutama terkait hubungan aparat dengan lingkungan pendidikan pesantren.
“Pesantren adalah tempat anak-anak bangsa menuntut ilmu, membangun karakter, dan memperkuat akhlak. Santri datang untuk belajar, bukan untuk mengalami ketakutan, intimidasi, apalagi kekerasan. Negara wajib memastikan pesantren menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat,” tegas Kiai Maman dalam keterangannya, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menjelaskan, dugaan pelanggaran di Sukoharjo melibatkan aparat kepolisian di lingkungan pesantren putri. Sementara itu, kasus di Pangandaran berkaitan dengan dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah santri dan santriwati.
Kiai Maman mengingatkan bahwa kewenangan aparat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur hukum. Terlebih, tindakan aparat tersebut berkaitan dengan hak masyarakat, termasuk anak-anak dan perempuan.
“Seragam dan kewenangan negara melekat pada tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Aparat adalah pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Tidak boleh ada arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama penegakan hukum,” ujarnya.
Minta TNI dan Polri Usut Dugaan Kekerasan
Lebih lanjut, Kiai Maman meminta TNI dan Polri memeriksa dugaan pelanggaran tersebut secara objektif dan transparan. Proses pemeriksaan juga harus berjalan profesional.
Menurutnya, setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum wajib diproses sesuai ketentuan. Selain itu, penyelesaian kasus tidak boleh berhenti pada permintaan maaf institusi.
“Jangan sampai permintaan maaf hanya menjadi cara meredam persoalan. Jika terbukti terjadi kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada sanksi tegas. Korban juga harus mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak memicu permusuhan antara komunitas pesantren dengan institusi TNI dan Polri.
“Kita menghormati TNI dan Polri sebagai institusi negara. Mayoritas aparat tentu menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Namun, kesalahan oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat. Justru penindakan yang tegas akan memperkuat kehormatan institusi,” tambahnya.
Dorong Sistem Perlindungan Santri
Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman juga mendorong Kementerian Agama memperkuat perlindungan bagi santri.
Upaya tersebut perlu melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait.
Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya, penyusunan protokol tindakan aparat di lingkungan pesantren dan penguatan mekanisme pengaduan.
Selain itu, santri yang menjadi korban perlu mendapat pendampingan hukum dan pemulihan psikologis.
Kiai Maman menilai, pengakuan negara terhadap pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus diikuti kebijakan perlindungan yang nyata.
“Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan kontribusi pesantren dalam pembangunan moral dan kebangsaan. Negara juga harus hadir ketika santri dan pesantren membutuhkan perlindungan,” tegasnya.
Pesantren Punya Peran Penting bagi Bangsa
Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB itu menambahkan, pesantren memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa.
Lembaga pendidikan tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membangun karakter dan menjaga kebudayaan nasional.
Karena itu, perlindungan terhadap santri harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika kasus kekerasan menjadi sorotan publik.
“Santri bukan warga negara kelas dua. Pesantren bukan wilayah tanpa perlindungan hukum. Dan seragam aparat bukan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang. Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan santri harus terlindungi. Melindungi santri berarti menjaga masa depan Indonesia,” pungkas Kiai Maman.[]
