Cirebon – Heru Subagia, tokoh masyarakat asal Cirebon, menyatakan kesiapannya masuk dalam bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menegaskan bahwa dirinya merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) dari jurusan Hubungan Internasional.
Heru menilai proses pergantian Wakil Presiden tidak seharusnya hanya menjadi urusan elite partai politik maupun kelompok yang berada di lingkaran pemerintahan. Menurutnya, masyarakat sipil juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam dinamika kepemimpinan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Heru menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 yang memunculkan perdebatan mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Sebagai deklarator calon Wakil Presiden melalui jalur independen, Heru mengusung gagasan bahwa jabatan orang nomor dua di Indonesia harus dipandang sebagai amanah kebangsaan yang terbuka terhadap partisipasi warga negara.
Ia bahkan mengapresiasi munculnya sejumlah nama dari luar lingkaran partai politik, termasuk Inayah Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang turut meramaikan wacana calon pengganti Gibran.
Menurut Heru, keberanian masyarakat sipil untuk tampil dalam bursa kepemimpinan nasional merupakan sinyal bahwa ruang demokrasi perlu dibuka lebih luas.
“Jabatan Wakil Presiden bukan monopoli hak prerogatif, melainkan mandat kemanusiaan dan hak sipil kebangsaan,” ungkap Heru.
Heru sendiri memiliki rekam jejak organisasi dan politik. Ia pernah menjabat Ketua DPD PAN Jawa Barat, Ketua Alumni UGM Cirebon Raya, serta Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo 2024.
Selain itu, Heru merupakan Ketua Umum Gerakan Indonesia Pasti dan penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti. Melalui organisasi tersebut, ia aktif menyampaikan kritik dan pandangan terhadap berbagai kebijakan serta persoalan nasional.
Dalam perkembangan politik di tingkat pusat, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan kesempatan kepada partai-partai koalisi untuk membicarakan sosok yang dinilai layak menggantikan Gibran.
Namun, sejumlah pimpinan partai justru menyerahkan penentuan nama kepada Presiden. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Situasi tersebut menjadi perhatian Heru. Ia berpandangan, proses penjaringan calon Wakil Presiden semestinya tidak berhenti pada pembicaraan antarelite politik, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas.
“Posisi Wakil Presiden adalah hajat politik setiap bangsa dan setiap warga negara. Secara substansial, ini adalah mandat kebangsaan, mandat kemanusiaan, serta bentuk penghargaan terhadap hak-hak sipil untuk berpartisipasi dalam kontestasi kepemimpinan nasional, bukan semata-mata monopoli partai koalisi atau oligarki,” ujarnya.
Heru mengakui bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih sebagai Wakil Presiden.
Meski demikian, ia menilai kewenangan konstitusional tersebut perlu dijalankan dengan tetap memperhatikan aspirasi publik dan kepentingan bangsa.
Dalam peta persaingan yang berkembang, sejumlah nama dari kalangan elite politik turut diperbincangkan, di antaranya Bahlil Lahadalia, AHY, dan Puan Maharani. Sementara dari kelompok masyarakat sipil, nama Inayah Wahid juga masuk dalam diskursus publik.
Menjelang proses penentuan calon pengganti Gibran, Heru mengajak tokoh masyarakat dan warga negara yang memiliki kapasitas, integritas, serta rekam jejak pengabdian untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi.
“Presiden Prabowo membutuhkan sosok pendamping yang memiliki tekad bulat, integritas tinggi, serta tanggung jawab moral untuk membawa Indonesia menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera. Aspirasi rakyat biasa harus menjadi bagian dari pertimbangan sejarah tersebut,” tutupnya.
