JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, mendesak pemerintah mempercepat evakuasi warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Aceh.
Ia juga meminta penyaluran bantuan dilakukan secara merata agar seluruh korban segera mendapatkan pertolongan.
Kiai Maman, sapaan akrabnya, menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Selain evakuasi, pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi selama masa tanggap darurat.
“Kami meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Aceh. Langkah cepat ini penting untuk meminimalkan risiko dan menyelamatkan masyarakat. Selain itu, kebutuhan dasar para korban juga harus dipenuhi,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Ribuan Warga Terdampak Banjir
Berdasarkan laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berdampak terhadap 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.088 warga terpaksa mengungsi. Banjir juga merendam sekitar 885 rumah dan berdampak pada 158 hektare lahan persawahan.
Selain itu, enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun tidak dapat dilalui akibat genangan banjir.
Bencana serupa juga melanda Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan sejumlah wilayah lainnya. Sementara itu, banjir disertai tanah longsor di Aceh Tengah dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa.
Minta Bantuan Menjangkau Wilayah Terisolasi
Melihat luasnya dampak bencana, Kiai Maman meminta BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi.
Menurutnya, bantuan harus menjangkau seluruh korban. Termasuk warga yang masih bertahan di rumah maupun mereka yang terjebak di wilayah terisolasi akibat akses jalan terputus.
“Kasihan masyarakat yang menjadi korban. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal dan harus menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan terlambat datang. Negara harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan pertolongan,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Ia juga meminta pemerintah segera menyediakan makanan siap saji, air bersih, pakaian, dan selimut. Perlengkapan khusus untuk bayi dan perempuan juga harus tersedia.
Selain kebutuhan pokok, pemerintah perlu memastikan tempat pengungsian layak digunakan. Fasilitas sanitasi dan pelayanan kesehatan juga harus menjadi perhatian.
Kiai Maman mengingatkan kelompok rentan membutuhkan penanganan khusus. Mereka meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Dorong Pemulihan dan Mitigasi Bencana
Lebih lanjut, Kiai Maman mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat memperbesar dampak bencana. Risiko penyakit, kerusakan rumah, hingga kerugian lahan pertanian harus segera diantisipasi.
Banjir juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian warga. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan program pemulihan sejak masa tanggap darurat.
Ia turut mendorong penguatan mitigasi bencana. Langkah tersebut mencakup sistem peringatan dini, pemantauan debit sungai, kesiapan personel, serta ketersediaan logistik.
Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada evakuasi dan pemberian bantuan. Pemerintah harus melanjutkannya hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal.
“Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawasi penanganan bencana ini. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga pemulihan pascabencana. Kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu saudara-saudara kita di Aceh,” pungkasnya.[]


