JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempercepat seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunda persiapan teknis hingga mendekati waktu keberangkatan. Seluruh kebutuhan jemaah harus dipastikan sejak dini agar penyelenggaraan haji berjalan lancar.
Menurut Kiai Maman, rampungnya kesepakatan penyelenggaraan haji antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara peserta menjadi momentum bagi Indonesia untuk mematangkan persiapan.
“Persiapan haji 2027 tidak boleh hanya berhenti pada kesepakatan dan penyusunan jadwal. Pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan pelayanan jemaah dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai kita kembali disibukkan dengan persoalan teknis ketika waktu keberangkatan semakin dekat,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Kemenhaj Diminta Matangkan Seluruh Persiapan
Kiai Maman menyoroti rencana perjalanan haji yang menjadwalkan jemaah mulai masuk asrama pada 10 April 2027. Menurutnya, jadwal tersebut harus segera diikuti dengan kesiapan seluruh komponen penyelenggaraan.
Ada sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius Kemenhaj. Mulai dari kepastian kuota, biaya haji, pemvisaan, akomodasi, transportasi, hingga konsumsi.
Selain itu, pelayanan kesehatan dan kesiapan petugas haji juga harus dipastikan. Seluruh aspek tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
Ia juga menyoroti perubahan pola kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Kiai Maman berharap transformasi penyelenggaraan haji diikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas.
“Transformasi penyelenggaraan haji harus dirasakan langsung oleh jemaah. Bukan sekadar perubahan struktur organisasi atau pola kerja birokrasi, tetapi harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, manusiawi, dan berkualitas,” tegasnya.
Minta Perlindungan Jemaah Diperkuat
Selain kesiapan teknis, Kiai Maman meminta Kemenhaj memperkuat perlindungan jemaah selama proses pelunasan biaya haji.
Pengawasan terhadap pungutan liar, penipuan, dan praktik perjalanan haji ilegal harus dilakukan secara konsisten. Pengawasan tersebut juga perlu menjangkau daerah agar masyarakat tidak menjadi korban.
Kiai Maman turut mengingatkan pentingnya pelayanan inklusif bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan pendampingan berjalan sejak proses administrasi di daerah. Hal ini mencakup perekaman biometrik, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan selama berada di Tanah Suci.
“Jangan sampai jemaah lansia dan penyandang disabilitas hanya menjadi perhatian dalam slogan. Mereka harus mendapatkan kemudahan dan pendampingan nyata sejak proses persiapan di daerah hingga kembali ke Tanah Air,” katanya.
DPR Akan Kawal Penyelenggaraan Haji 2027
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman menegaskan pihaknya akan terus mengawasi persiapan penyelenggaraan haji 2027.
Pengawasan tersebut akan dilakukan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.
Ia berharap penyelenggaraan haji mendatang menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pelayanan. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama.
Dengan demikian, seluruh kebijakan penyelenggaraan haji benar-benar berorientasi pada kepentingan jemaah.
“Ukuran keberhasilan haji bukan hanya berapa banyak jemaah yang diberangkatkan, tetapi bagaimana negara hadir memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi,” pungkasnya.[]


