JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR RI, Rabu, 18 November 2026.
Agenda ini menyusul rampungnya tugas Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah menyerahkan laporan hasil pembahasan kepada Komisi III DPR.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat pleno dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Dalam rapat tersebut, delapan fraksi akan menyampaikan pandangan mini fraksi masing-masing.
Setelah penyampaian pandangan fraksi, pembahasan dilanjutkan melalui rapat kerja untuk mengambil keputusan tingkat pertama.
“Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Habib dalam rapat.
Keputusan tingkat I menjadi salah satu tahapan sebelum RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR. Pada tahap itu, DPR akan melanjutkan proses pembahasan menuju pengesahan menjadi undang-undang.
Judul RUU Resmi Berubah
Dalam laporan yang disampaikan kepada Komisi III, Timus dan Timsin juga mengungkap perubahan nomenklatur RUU.
Judul yang sebelumnya menggunakan istilah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana kini berubah menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Anggota Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan di tingkat panitia kerja.
“Demikian laporan hasil kerja Timus, tim perumus dan tim sinkronisasi atas RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan,” ujar Soedeson.
Redaksi dan Sistematika Ikut Disempurnakan
Selain perubahan judul, Timus dan Timsin juga melakukan penyempurnaan terhadap rumusan RUU. Mereka melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan atau *legal drafter* untuk memastikan ketepatan penggunaan bahasa.
Perbaikan mencakup kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, penomoran, serta sistematika penulisan. Tim juga menelusuri bagian penjelasan agar selaras dengan hasil pembahasan Panja.
“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” katanya.
Setelah laporan tersebut diterima, Komisi III DPR melanjutkan proses pembahasan melalui rapat pleno dan rapat kerja untuk menentukan sikap tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset.[]


