RUU Perampasan Aset Rampung Dirumuskan, Komisi III DPR Masuk Tahap Keputusan

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR RI, Rabu, 18 November 2026.

Agenda ini menyusul rampungnya tugas Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah menyerahkan laporan hasil pembahasan kepada Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat pleno dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Dalam rapat tersebut, delapan fraksi akan menyampaikan pandangan mini fraksi masing-masing.

Setelah penyampaian pandangan fraksi, pembahasan dilanjutkan melalui rapat kerja untuk mengambil keputusan tingkat pertama.

“Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Habib dalam rapat.

Keputusan tingkat I menjadi salah satu tahapan sebelum RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR. Pada tahap itu, DPR akan melanjutkan proses pembahasan menuju pengesahan menjadi undang-undang.

Judul RUU Resmi Berubah

Dalam laporan yang disampaikan kepada Komisi III, Timus dan Timsin juga mengungkap perubahan nomenklatur RUU.

Judul yang sebelumnya menggunakan istilah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana kini berubah menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Anggota Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan di tingkat panitia kerja.

“Demikian laporan hasil kerja Timus, tim perumus dan tim sinkronisasi atas RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan,” ujar Soedeson.

Redaksi dan Sistematika Ikut Disempurnakan

Selain perubahan judul, Timus dan Timsin juga melakukan penyempurnaan terhadap rumusan RUU. Mereka melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan atau *legal drafter* untuk memastikan ketepatan penggunaan bahasa.

Perbaikan mencakup kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, penomoran, serta sistematika penulisan. Tim juga menelusuri bagian penjelasan agar selaras dengan hasil pembahasan Panja.

“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” katanya.

Setelah laporan tersebut diterima, Komisi III DPR melanjutkan proses pembahasan melalui rapat pleno dan rapat kerja untuk menentukan sikap tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Komisi III DPR Kejar RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA – DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan...

Kiai Maman Minta BNPB dan Kemensos Gerak Cepat Tangani Banjir Aceh

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB,...

Kuartet Instrumental Basajan Rilis Album Béwara dalam Format Vinyl 1 x LP

Jakarta - Industri musik independen tanah kembali diramaikan oleh...

Wijaya80 Aransemen Ulang Lagu Cinta Sudah Lewat Karya Yovie Widianto

Jakarta - Peta musik Indonesia kembali diramaikan oleh sebuah...

Kementerian PU Siapkan 11 Tol Gratis untuk Libur Nataru 2026/2027

Jakarta, OPSI.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan 11...

179 Kecamatan di 18 Provinsi Terancam Bencana Hidrometeorologi, Ini Peringatan BNPB

Jakarta, OPSI.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi...

Bupati Kupang Yosef Lede Buka Suara soal Dugaan Perkosa Mahasiswi

Kupang, OPSI.ID - Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),...

Berita Terbaru

Popular Categories