Komisi III DPR Kejar RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA – DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Komisi III DPR menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan hingga disahkan sebelum masa persidangan II berakhir pada penghujung 2026.

Target tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa, 17 November 2026. Dalam rapat itu, Hinca meminta agar RUU Penyadapan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, kemudian mempertanyakan kesanggupan Komisi III menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu yang tersisa tahun ini.

“Kita kejar tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kejar,” kata Hinca menanggapi pertanyaan tersebut.

Bob menyatakan usulan itu akan ditindaklanjuti melalui evaluasi Prolegnas Prioritas 2026. Pasalnya, RUU Penyadapan belum tercantum dalam daftar rancangan undang-undang yang menjadi prioritas pembahasan tahun ini.

Dia menjelaskan, RUU Penyadapan sebelumnya merupakan inisiatif Baleg. Namun, Komisi III sudah lebih dahulu melakukan pembahasan pendahuluan dan kajian bersama Badan Keahlian DPR.

“Ini berarti kita akan mengadakan evaluasi prolegnas. Ini kan awalnya inisiatif Baleg, belum dialihkan ke Komisi III, sekalipun kegiatan sudah dilakukan Komisi III,” ujarnya.

Hinca meyakini penyelesaian RUU Penyadapan masih memungkinkan dilakukan tahun ini. Salah satu alasannya, Komisi III juga sedang mengawal RUU Perampasan Aset yang pembahasannya telah mencapai tahap akhir.

Dorongan mempercepat regulasi penyadapan juga muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bahkan, Komisi III telah menggelar pembahasan awal mengenai RUU Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sehari sebelum usulan tersebut disampaikan di Baleg.

Hinca menilai perkembangan situasi saat ini menjadi alasan kuat bagi DPR untuk menempatkan RUU Penyadapan sebagai salah satu agenda legislasi yang perlu segera diselesaikan.

“Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini,” katanya.

Selain agenda legislasi 2026, Hinca juga menyampaikan lima usulan RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2027. Usulan tersebut terdiri atas RUU Jabatan Hakim, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Penyadapan, serta RUU Pelaksanaan Pidana Mati.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

RUU Perampasan Aset Rampung Dirumuskan, Komisi III DPR Masuk Tahap Keputusan

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki...

Kiai Maman Minta BNPB dan Kemensos Gerak Cepat Tangani Banjir Aceh

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB,...

Kuartet Instrumental Basajan Rilis Album Béwara dalam Format Vinyl 1 x LP

Jakarta - Industri musik independen tanah kembali diramaikan oleh...

Wijaya80 Aransemen Ulang Lagu Cinta Sudah Lewat Karya Yovie Widianto

Jakarta - Peta musik Indonesia kembali diramaikan oleh sebuah...

Kementerian PU Siapkan 11 Tol Gratis untuk Libur Nataru 2026/2027

Jakarta, OPSI.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan 11...

179 Kecamatan di 18 Provinsi Terancam Bencana Hidrometeorologi, Ini Peringatan BNPB

Jakarta, OPSI.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi...

Bupati Kupang Yosef Lede Buka Suara soal Dugaan Perkosa Mahasiswi

Kupang, OPSI.ID - Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),...

Berita Terbaru

Popular Categories