JAKARTA – DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Komisi III DPR menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan hingga disahkan sebelum masa persidangan II berakhir pada penghujung 2026.
Target tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa, 17 November 2026. Dalam rapat itu, Hinca meminta agar RUU Penyadapan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, kemudian mempertanyakan kesanggupan Komisi III menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu yang tersisa tahun ini.
“Kita kejar tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kejar,” kata Hinca menanggapi pertanyaan tersebut.
Bob menyatakan usulan itu akan ditindaklanjuti melalui evaluasi Prolegnas Prioritas 2026. Pasalnya, RUU Penyadapan belum tercantum dalam daftar rancangan undang-undang yang menjadi prioritas pembahasan tahun ini.
Dia menjelaskan, RUU Penyadapan sebelumnya merupakan inisiatif Baleg. Namun, Komisi III sudah lebih dahulu melakukan pembahasan pendahuluan dan kajian bersama Badan Keahlian DPR.
“Ini berarti kita akan mengadakan evaluasi prolegnas. Ini kan awalnya inisiatif Baleg, belum dialihkan ke Komisi III, sekalipun kegiatan sudah dilakukan Komisi III,” ujarnya.
Hinca meyakini penyelesaian RUU Penyadapan masih memungkinkan dilakukan tahun ini. Salah satu alasannya, Komisi III juga sedang mengawal RUU Perampasan Aset yang pembahasannya telah mencapai tahap akhir.
Dorongan mempercepat regulasi penyadapan juga muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bahkan, Komisi III telah menggelar pembahasan awal mengenai RUU Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sehari sebelum usulan tersebut disampaikan di Baleg.
Hinca menilai perkembangan situasi saat ini menjadi alasan kuat bagi DPR untuk menempatkan RUU Penyadapan sebagai salah satu agenda legislasi yang perlu segera diselesaikan.
“Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini,” katanya.
Selain agenda legislasi 2026, Hinca juga menyampaikan lima usulan RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2027. Usulan tersebut terdiri atas RUU Jabatan Hakim, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Penyadapan, serta RUU Pelaksanaan Pidana Mati.[]

