Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru mengaku bersyukur atas peningkatan anggaran sebesar 9,68 persen yang diterima Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk APBN 2023 sebesar Rp 80,157 triliun, sementara pada tahun 2022 senilai Rp 73,082 triliun.
Meskipun mengalami kenaikan, jumlah tersebut masih belum cukup untuk sejumlah program seperti untuk program kualitas pengajaran dan juga pembelajaran, dan juga disusul oleh program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Ratih Megasari pun mendorong Kemendikbudristek untuk memperjuangkan penambahan anggaran tersebut. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022.
"Saya rasa beberapa kegiatan yang merupakan juga terusan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang memang apabila setelah dievaluasi, program tersebut menghasilkan kinerja yang baik. Maka sebenarnya tidak ada salahnya kalau program-program tersebut tetap diperjuangkan untuk mendapat penambahan anggaran," ucap Ratih Megasari, seperti dikutip pada Jumat, 3 Juni 2022.
Kekurangan pagu anggaran yang disoroti merupakan kekurangan terbesar yang terletak pada anggaran untuk program kualitas pengajaran dan juga pembelajaran, dan juga disusul oleh program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Untuk itu, Kemendikbudristek juga diminta untuk membuat kebutuhan anggaran yang juga disandingkan dengan hasil evaluasi ataupun kinerja kegiatan program, serta argumentasi yang konkret. Sehingga perlu adanya penambahan kuantitas dari tahun sebelumnya.
Dia juga menyayangkan sejumlah program yang tidak ada lagi seperti UKT dan beasiswa unggulan. Kalau program pendidikan ini tidak ada lagi, itu akan berdampak pada masyarakat.
"Karena betul sekali, di dapil itu setiap kita kunjungan ke kampus itulah yang ditanyakan. Apalagi mereka yang ditengah-tengah semester sebenarnya juga tetap membutuhkan bantuan-bantuan UKT juga tentang beasiswa unggulan juga," ujarnya.
"Jadi, sayang kalau ini tidak dilanjutkan lagi. Karena sebenarnya di lapangan sangat dibutuhkan sekali bantuan tersebut," sambungnya.
Di sisi lain, salah satu angka penyumbang kekurangan pagu terbesar senilai kurang lebih sekitar 1 triliun juga ada di kegiatan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Penggerak.
Dengan berevolusinya sistem pendidikan saat ini, program kegiatan GTK ini sangat diperlukan sekali.
"Maka daripada itu, tentu tolong sekali kebutuhan anggaran ini kalau bisa terus dikejar. Dan untuk alokasi detailnya juga saya harap nantinya bisa diberikan porsi untuk satuan pendidikan dan GTK yang ada di wilayah 3T juga," katanya.
Selain itu, dari program pendidikan dan pelatihan vokasi yang di soroti dari pagu dan kebutuhan anggarannya khususnya untuk kegiatan upskilling maupun reskilling-nya.
Yang dari paparan oleh Kemendikbud, pagu yang diberikan hanya mencukupi 10 persennya saja dari kebutuhan.
"Sedangkan juga saya memahami betul bahwa upskilling maupun reskilling ini kan penting ya di tengah baik perubahan di dunia pendidikan kita maupun di dunia usaha dan juga industri itu sendiri. Jadi ya, tolong dimaksimalkan lagi saja," ucap Ratih.[]
