Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat menyoroti pemerintah daerah yang tidak menanggung biaya pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji dari rumah ke Asrama Haji Sudiang Makassar dan sebaliknya.
Dari 13 daerah di Papua Barat, baru empat kabupaten/kota yang menanggung biaya transportasi jemaah haji kembali ke Papua.
Ketua DPRD Papua Barat, Saleh Siknun mengatakan, saat ini masih ada beberapa daerah yang di mana jemaah haji menanggung sendiri biaya transportasi untuk datang dan pulang dari Asrama Haji Sudiang Makassar.
Saleh menyebut, baru empat daerah di Papua Barat yang menanggung biaya transportasi jemaah haji hingga diserahkan ke Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi dan Debarkasi Makassar.
"Di Papua Barat ini ada empat daerah yang Pemda (pemerintah daerah) menanggung biaya transportasi. Tapi ada juga daerah yang belum, tergantung dari kemampuan daerah," ujarnya saat menerima kedatangan 322 jemaah haji asal Papua Barat di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat 12 Agustus 2022.
Saleh menjelaskan empat daerah yang menanggung biaya transportasi jemaah haji karena jumlah penduduk muslim banyak.
Ia berharap daerah yang penduduk muslimnya minim berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk membahas masalah transportasi jemaah haji.
"Tetapi kami berharap, contoh daerah yang jumlah penduduknya muslim sedikit, pemerintah juga mempertimbangkan kalau memang itu difasilitasi dan bisa dibantu Pemprov. Tapi perlunya ada pembicaraan bersama antara Pemprov dan Pemda," kata dia.
Untuk itu, kata Saleh, saat ini DPRD Papua Barat sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang bagaimana pemerintah daerah bisa menanggung biaya keberangkatan dan kepulangan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar.
Ia berharap dengan adanya Perda tersebut, tercipta sinergi antara Pemkab dengan Pemprov Papua Barat.
"Kami di DPRD sudah memprogramkan dan menggodok perda tentang bagaimana pemda memfasilitasi keberangkatan jemaah haji mulai dari kabupaten datang ke Provinsi terus masuk ke embarkasi Makassar dan hingga kembali daerah. Memang selama ini kita ketahui ada beberapa daerah yang menyediakan biaya transportasi, tetapi ada juga yang belum menyediakan itu," sebutnya.
Saleh menjelaskan dana haji yang dibayarkan jemaah haji hanya digunakan selama berada di bawah PPIH Embarkasi dan Debarkasi. Di luar itu, beberapa jemaah haji harus menanggung biaya transportasi dari daerah asal hingga ke Asrama Haji Sudiang Makassar.
"Dana haji kan hanya menanggung waktu sudah masuk embarkasi hingga debarkasi. Yang tidak ditanggung mulai keberangkatan sampai embarkasi, selesai dari embarkasi sampai ke rumah tanggung sendiri," tuturnya.
Meski demikian, Saleh mengapresiasi pelayanan yang diberikan PPIH Embarkasi dan Debarkasi Makassar. Ia mengaku pelayanan kepada jemaah haji asal Papua Barat di Asrama Haji Sudiang Makassar sangat baik.
"Kami melihat pelayanan di embarkasi sini sangat baik, karena kami melihat selalu ada perbaikan manajemen pengelolaan haji," sebutnya.
Saleh berharap pelaksanaan haji tahun 2023 bisa kembali normal. Alasannya, tahun 2022 Papua Barat hanya mendapatkan 48 persen kuota haji.
"Kami dari Papua Barat sangat berharap kepada pemerintah pusat dan Arab Saudi agar kiranya kuota haji yang saat ini sekitar 48 persen bisa dikembalikan seperti sebelumnya. Ada kerinduan umat muslim agar bisa melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi, kami berharap kuota bisa dikembalikan seperti semula," tegasnya
Sementara itu, Komisioner Ombudsman Sulsel, Muslimin mengaku pihaknya telah melihat secara langsung kinerja PPIH Embarkasi Makassar melayani jemaah haji dari tujuh provinsi.
Berdasarkan pemantauan, aspek pelayanan dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi jemaah haji sudah berjalan sangat baik.
"Kita fokus mengawasi soal pelayanan PPIH kepada jemaah haji seperti transportasi, akomodasi dan juga konsumsi selama berada di Asrama Haji Sudiang," tuturnya.
Muslimin mengaku belum menerima satu pun keluhan atau laporan jemaah haji terkait pelayanan haji yang diberikan PPIH Embarkasi Makassar.
"Belum ada komplain dari jemaah haji. Kita menganggap bahwa tidak ada komplain berarti tingkat kepuasan jemaah haji," ucapnya.
Sekadar diketahui, sebanyak 334 jemaah kloter 17 telah kembali ke Asrama Haji Sudiang Makassar. Dari jumlah tersebut 322 orang berasal dari Papua Barat, dua orang dari Makassar dan Sidrap, serta empat petugas haji yang mendampingi. []
