Jakarta - Aktivis sosial politik dan hukum, Ferdinand Hutahaean meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengevaluasi seluruh pejabat Pemda DKI era pemerintahan Anies Baswedan.
Ferdinand mengatakan hampir dapat dipastikan bahwa pejabat-pejabat tersebut akan menjadi duri dalam daging pada eksekusi dan implementasi kebijakan yang akan diterapkan Pj Gubernur.
"Mereka para pejabat lama yang dilantik Anies tentu mindset-nya sudah salah arah dan terkontaminasi kebijakan buruk Anies. Mereka tidak akan mampu beradaptasi dengan kebijakan baru Heru maka mereka semua harus dievaluasi, amputasi, copot dan ganti dengan pejabat baru yang lebih bisa kerja sama dengan Pj Gubernur serta memahami target kebijakannya," kata Ferdinand dalam keterangannya, Kamis, 20 Oktober 2022.
Menurut pegiat sosial media ini, banyak kepala dinas dan pejabat di bawahnya, serta direksi BUMN dan komisaris yang layak untuk dievaluasi.
"Ada banyak Kepala Dinas, contohnya Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan yang terkait langsung dengan banjir dan kemacetan. Selain itu para Direksi BUMD dan Komisaris yang diangkat Anies karena nepotisme. Ini harus segera diganti," ucapnya.
Ia mengungkapkan, ada instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diselesaikan oleh Pj Gubernur Heru Budi, yakni persoalan banjir dan macet.
Sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI, lanjutnya, Anies Baswedan tampak tak melakukan upaya apa pun untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Dua masalah ini adalah masalah terbesar kota Jakarta dan sekaligus menjadi ancaman bagi masyarakat dan sayangnya mantan Gubernur Anies Baswedan tampak tidak melakukan upaya yang benar menyelesaikan masalah ini bahkan cenderung kebijakannya justru menambah keruwetan Jakarta," tuturnya.
Selain itu, badan jalan yang sudah sempit dan jalan yang dilebarkan atau ditambah justru dipersempit untuk trotoar. Kemudian jalur sepeda yang mana keduanya tidak berfungsi optimal.
Selanjutnya, Jakarta dengan suhu yang relatif panas dan pencemaran udara yang sangat buruk tidak cocok menjadi kota yang disukai untuk berjalan kaki atau bersepeda pada kegiatan sehari-hari.
Dia berpendapat, ini merupakan salah satu kecerobohan yang dilakukan Anies Baswedan dalam mengambil kebijakan.
Soal penanggulangan banjir, sambungnya, Anies malah mengubah kebijakan dari normalisasi kali menjadi naturalisasi.
"Anies tampak tidak paham bahwa naturalisasi kali itu tidak cocok di perkotaan yang membutuhkan kali yang normal dan tidak meluap, maka harus diturap dan dinormalisasi alirannya," kata dia.
"Sekali lagi Anies mengambil kebijakan yang salah soal ini. Maka menjadi wajar kalau Presiden Jokowi memerintahkan secara khusus Pj Gubernur Heru untuk menanggulangi kedua masalah ini," ucap Ferdinand Hutahaean.[]
