Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josephine Simanjuntak mengaku menerima berbagai pengaduan warga terkait sulitnya dalam hal pengambilan sembako murah dan diduga disertai pungutan liar alias pungli sebesar Rp35.000 per kepala.
Josephine Simanjuntak menyatakan, pihaknya telah membahas persoalan ini bersama PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Pasar Jaya untuk segera memperbaiki sistem distribusi.
Ia mendengar persoalan distribusi pangan murah yang telah dianggarkan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2025. Sementara, banyak warga masih mengalami kesulitan saat ingin mengambil sembako murah menjadi program bantuan pemerintah.
“Ini memang permasalahan dari 2025. Warga ketika mau ambil sembako murahnya masih sulit. Ini sudah saya bahas dengan Food Station Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya sebagai pihak yang mendistribusikan pangan,” ujar Josephine saat menerima aduan warga dalam pelaksanaan kegiatan reses ke-2 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 tahun anggaran 2026 DPRD DKI Jakarta, di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menjelaskan, terkait pangan murah ini juga telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Pembahasan tersebut menyoroti bagaimana sistem distribusi pangan dapat diperbaiki agar Jakarta tidak mengalami kekurangan pangan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Ia berharap agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan melakukan perubahan sistem distribusi pangan.
“Mudah-mudahan Pak Gubernur memperhatikan ini semua dan sistemnya bisa berubah agar lebih baik,” katanya.
Selain itu, Josephine juga mendorong agar pihak kelurahan dapat berkoordinasi dengan Food Station untuk mendekatkan titik distribusi pangan kepada warga.
Dia mengusulkan agar penyaluran sembako murah bisa dihadirkan di kantor kelurahan atau fasilitas publik setempat agar warga tidak perlu menempuh jarak jauh.
“Kalau bisa, Pak Lurah berkoordinasi dengan Food Station supaya distribusi bisa dihadirkan di RPTRA atau halaman kantor kelurahan, sehingga akses pengambilan tidak terlalu jauh dan kita mendekatkan layanan kepada warga,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa program yang sudah memiliki anggaran justru masih menyulitkan rakyat. Josephine juga menyinggung kondisi keuangan DKI Jakarta yang tengah menghadapi tantangan, termasuk isu pengurangan anggaran pangan seperti susu dan daging.
“Saya sampaikan di paripurna, jangan sampai rakyat yang sekarang saja sudah sulit mendapatkan pangan murah malah ditambah lagi dengan pengurangan anggaran. Anak-anak kita butuh gizi yang cukup. Jangan sampai terjadi stunting karena akses pangan bergizi makin sulit,” ujarnya.
Josephine berjanji akan terus mengawal perbaikan sistem distribusi pangan dan memastikan bantuan pemerintah dapat diakses masyarakat tanpa pungutan liar.
Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar yang tidak sesuai aturan agar dapat segera ditindaklanjuti.
"DPRD DKI Jakarta berharap adanya perbaikan sistem distribusi pangan dan pengawasan yang lebih ketat sehingga program bantuan sembako benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan," katanya.
