Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh sepakat melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU (Memorandum of Understanding) tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Jakarta Global dan Berbudaya.
Adapun kesepakatan MoU terkait penguatan audit di Pemprov DKI ini diteken oleh Pramono Anung dan Muhammad Yusuf Ateh di Balairung, Balaikota, Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman, kesepakatan bersama BPKP untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta global dan berbudaya," kata Pramono kepada wartawan di Pendopo Balaikota, Rabu, 11 Februari 2026.
Pramono mempersilahkan BPKP untuk mangaudit lini-lini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta. Ia mengatakan dalam mempersiapkan Jakarta sebagai kota global, maka harus dibangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Kami tidak memberikan apa hambatan atau batasan apapun selama apa yang ingin dilakukan audit, didalami, dilihat, dan sebagainya, sepenuhnya kami mempersilakan. Karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, yang baik, transparan, terbuka, kredibel," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Sementara, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengaku antusias setelah menandatangani MoU dengan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, dirinya diberikan keleluasaan penuh oleh Gubernur Pramono untuk mengaudit lini per lini, demi perbaikan Pemerintahan Jakarta yang bersih ke depannya.
"Beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan dan batasan. Biar nanti semuanya akan menjadi perbaikan. Ya, kalau kami temukan sesuatu untuk melakukan dan menjaga agar jalan daripada pemerintahan DKI ini benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa ada kecurangan, tanpa ada hal-hal yang semua tidak kita inginkan," ujarnya.
Muhammad Yusuf Ateh mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sikap Gubernur Pramono Anung, sehingga BPKP diberi ruang untuk melakukan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
"Beliau ini seperti itulah sejak dulu, kami diberi kesempatan untuk bisa masuk kemana saja, berkiprah kemana saja, bisa berkontribusi apa saja, melihat poin-poin, lubang-lubang yang memang bisa kita perbaiki sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau," kata Muhammad Yusuf Ateh. []
