Jakarta - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menyorot rekrutmen Komisioner KPU dan Bawaslu yang sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut GAMKI, rekrutmen Komisioner KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada sistem merit serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kearifan lokal dan keterwakilan.
"Seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang sedang berlangsung untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan dengan sistem merit, dimana para komisioner dipilih karena kemampuan, kompetensi, dan integritasnya,"kata Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI, dalam keterangannya, Sabtu, 8 Juli 2023.
"Selain itu juga harus memperhatikan faktor keterwakilan, perimbangan, kearifan lokal, dan nilai-nilai Keindonesiaan,"sambungnya.
Sahat menilai, komposisi anggota KPU dan Bawaslu yang representatif dan berkualitas di setiap daerah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengikuti Pemilu 2024.
Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu juga bisa menurun jika komposisi anggota KPU dan Bawaslu tidak berdasarkan sistem merit dan tidak memenuhi prinsip-prinsip keterwakilan, perimbangan, kearifan lokal, dan Keindonesiaan.
"Siapa pun berhak untuk mengikuti tahapan seleksi jika memenuhi syarat dan kriteria. Kami harap yang terpilih telah menimbang faktor kompetensi, perimbangan, keterwakilan, dan kearifan lokal di setiap daerah,"kata Sahat.
"GAMKI percaya Tim Seleksi serta Pimpinan KPU dan Bawaslu RI dapat memutuskan dengan bijak dan adil dalam menentukan komposisi anggota KPU dan Bawaslu di setiap daerah di Indonesia," tambahnya lagi.
Sebelumnya, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Pemilu (LAPP) GAMKI melaksanakan Diskusi Publik pada hari Senin, 3 Juli 2023 di Grha Oikumene PGI dengan topik `Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Bersih, Damai, dan Berintegritas`.
Para pembicara yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Komisioner Bawaslu RI Herwyn Malonda, Ketua Umum MPH PGI Pdt. Gomar Gultom, Komisioner Komnas HAM 2007-2012 Johny Nelson Simanjuntak, Dosen Ilmu Politik UKI Audra Jovani, serta Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Henrek Lokra.
Dalam diskusi tersebut, Sahat menyampaikan, generasi muda harus ikut mendukung terlaksananya Pemilu 2024 yang damai, bersih, dan berintegritas, antara lain dengan terlibat melakukan pengawasan partisipatif.
"Salah satu bentuk partisipasi GAMKI adalah dengan membentuk Lembaga Advokasi dan Pendidikan Pemilu GAMKI yang akan memantau proses pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, LAPP GAMKI juga akan memantau kinerja KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai komponen dari penyelenggaraan Pemilu," kata Sahat.
Komisioner Komnas HAM 2007-2012, Johny Nelson Simanjuntak dalam pemaparannya mengapresiasi pelaksanaan diskusi publik ini dan mendorong GAMKI untuk melanjutkan karya politiknya dalam memastikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah rumah bagi semua pecinta demokrasi.
"Demokrasi telah dipilih bangsa Indonesia sebagai sistem politik untuk membawa seluruh bangsa dari negeri ini untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Demokrasi adalah sistem politik yang memastikan terserapnya dan terartikulasinya aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kebijakan negara," kata Johny.
Dalam kesempatan itu, Johny juga mendorong Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan Pemilu berbasis masyarakat sipil yaitu pengawasan yang dilaksanakan warga yang terorganisasi dalam satuan-satuan sosial.
"Sebagai institusi, pasti ada keterbatasan. Belum lagi jika dibaca interest dan ambisi kontestan untuk memenangkan Pemilu yang berimpilkasi pada perilaku politik tidak jujur. Salah satu yang akan disasar ialah Pengawas Pemilu dari Pusat hingga ke TPS," ungkap aktivis HAM itu.
Lanjutnya, belajar dari penyelenggaraan Pemilu yang lalu, kita mengetahui bahwa pelanggaran atau kejahatan Pemilu masih banyak terjadi, misalnya money politik, serangan fajar, pencoblosan oleh orang yang tidak berhak, penghitungan surat suara yang curang, dan sebagainya.
"Pekerjaan berat untuk melibatkan kawula muda dalam pengawasan Pemilu, seperti membersihkan adanya permainan kotor karena tingkah aktor-aktor jahat, dan harus ikut menyukseskan jalannya Pemilu yang damai dan berintegritas," kata dia.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda mengajak generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ia menegaskan, peran generasi muda sangat penting. Terlebih daftar pemilih tetap (DPT) nasional didominasi pemuda yang berjumlah 204.807.222 pemilih.
"Aktifnya generasi muda tak cukup sekadar ikut mencoblos, namun turut berperan menciptakan Pemilu yang terlegitimasi serta berintegritas," kata Herwyn.
Berdasarkan DPT yang telah ditetapkan KPU, jumlah pemilih generasi muda ini mencapai sekitar 56 persen dengan rincian; pemilih generasi milenial mencapai 66.822.389 atau 33,6 persen dan pemilih generasi Z mencapai 46.800.161 atau 22,85 persen.
Herwyn pun meminta generasi muda untuk terlibat aktif, minimal mengetahui pelaksanaan Pemilu 2024, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, termasuk turut mengambil bagian menjadi agen-agen masyarakat yang ikut melakukan pengawasan Pemilu.
"Generasi muda juga bisa terlibat aktif menjadi penyelenggara Pemilu. Ini juga akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat berjalan dengan baik,” pungkasnya. []
