Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jawa Timur secara tegas menyatakan dukungan agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia guna menjaga independensi dan profesionalisme lembaga penegak hukum.
Ketua DPD GAMKI Jawa Timur, Arnold L Panjaitan, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain yang tepat untuk memastikan kepolisian bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Sikap tersebut disampaikan Arnold, Rabu, 28 Januari 2026.
“Kami menyatakan bahwa GAMKI Jawa Timur mendukung Polri tetap di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian,” ujar Arnold.
Arnold menilai, pemindahan posisi Polri ke bawah kementerian berpotensi membuka ruang politisasi penegak hukum. Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi demokrasi dan stabilitas pemerintahan.
Menurutnya, perubahan struktur tersebut juga berisiko menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga negara. Hal ini dapat melemahkan sistem hukum nasional serta mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Perubahan posisi Polri berpotensi menciptakan fragmentasi kekuasaan dan konflik kewenangan antar lembaga negara. Dampaknya bisa melemahkan sistem hukum dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” terangnya.
Arnold juga menyoroti tantangan keamanan modern yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan transnasional, terorisme, hingga kejahatan lingkungan. Tantangan tersebut, menurutnya, membutuhkan koordinasi lintas sektor yang cepat dan terintegrasi.
Ia menilai kepemimpinan Polri yang berada langsung di bawah Presiden memungkinkan integrasi kebijakan keamanan nasional berjalan lebih efektif dan responsif.
GAMKI Jawa Timur menegaskan bahwa penguatan institusi Polri seharusnya dilakukan melalui reformasi internal yang berkelanjutan, peningkatan akuntabilitas, serta transparansi dan pengawasan publik yang kuat.
“Oleh karena itu, kami menegaskan sikap bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi menjaga demokrasi dan mewujudkan keadilan,” pungkas Arnold.[]
