Samarinda – Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Timur, Daniel Sihotang, memberikan apresiasi atas penegasan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Apresiasi tersebut disampaikan Daniel menanggapi rapat kerja Kapolri bersama seluruh Kapolda se-Indonesia dan Komisi III DPR RI yang digelar di Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, kembali ditegaskan posisi Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Menurut Daniel, penempatan Polri di bawah Presiden membuat kinerja institusi Bhayangkara menjadi lebih efektif dan efisien.
Posisi tersebut juga dinilai penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Ia menilai, Polri harus terbebas dari kepentingan politik praktis agar dapat menjalankan fungsinya secara profesional.
Penempatan di bawah kementerian justru berpotensi memperlambat kerja institusi kepolisian karena proses birokrasi yang panjang.
“Jadi tidak perlu Polri berada di bawah kementerian. Kita semua tahu kementerian terlalu birokratis. Kita butuh Polri yang cepat, Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang tepat dan ideal,” ujar Daniel.
Daniel juga mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu fungsi utama Polri sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan negara, terutama di daerah.
“Dengan posisi saat ini, Polri memiliki ruang lebih objektif dalam melakukan checks and balances terhadap stabilitas nasional, merespons dinamika keamanan secara cepat dan tepat, serta memastikan Polri tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan politik,” tegasnya.
Sebagai organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur, GAMKI Kaltim menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan institusi Polri agar semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
Daniel berharap Polri terus melakukan pembenahan, khususnya di bawah naungan Polda Kalimantan Timur, guna menjaga integritas dan meningkatkan kinerja yang profesional, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
“GAMKI Kaltim berharap Polri terus berbenah untuk menjaga kepercayaan publik dan bekerja sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat,” tutup Daniel.[]
