Jakarta - Sebanyak lima ratus ulama se-Majalengka mendesak kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk percaya diri maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Pernyataan itu tercantum pada salah satu hasil rekomendasi Ijtima Ulama Majalengka yang digelar di Hotel Aston Cirebon, Sabtu, 18 Maret 2023.
Dalam acara yang difasilitasi oleh kiai muda NU fenomenal, KH Imam Jazuli (Pengasuh Pesantren Bina Insani Cirebon), ijtima melahirkan 7 poin rekomendasi.
Selain memberikan dukungan penuh kepada kader NU untuk ikut pertarungan pilpres, para ulama pun bersepakat untuk memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh nahdliyin di semua tingkatan untuk mengisi jabatan strategis baik di lingkup legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
"Mendukung calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 yang diusung oleh partai politik yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama sebagai representasi warga nahdliyin," kata KH Maman Imanulhaq kepada wartawan usai penyelenggaran Ijtima Ulama Majalengka.
Tak hanya pada isu-isu politik, lanjutnya, sejumlah sektor pun jadi pembahasan ulama Majalengka, termasuk sorotan terhadap isu dugaan korupsi pada oknum pejabat-pejabat pajak dan bea cukai yang kini jadi bahan pergunjingan publik.
Tak ketinggalan juga tentang isu peningkatan kesejahteran guru madrasah dan guru ngaji yang jadi salah satu rekomendasi.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Pengasuh Ponpes Al Mizan Majalengka itu mengungkapkan, pada pertemuan tersebut ratusan ulama berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan rasa keadilan.
Berikut 7 rekomendasi yang dihasilkan dalam Ijtima Ulama Majalengka:
1. Mengukuhkan kembali komitmen warga nahdliyin untuk menjadi garda terdepan menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.
2. Mendukung kebijakan serta program pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-cita para founding fathers bangsa Indonesia.
3. Ijtima mengecam perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara termasuk terhadap isu dugaan korupsi yang dilakukan oleh unsur pajak.
4. Memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh nahdliyin di semua tingkatan untuk mengisi jabatan strategis baik di lingkup legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
5. Mendukung calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 yang diusung oleh partai politik yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama sebagai representasi warga nahdliyin.
6. Memperkuat program-program ekonomi keumatan dengan basis pondok pesantren dan masjid, termasuk mendorong program peingkatkan kesejahteraan guru madrasah dan guru ngaji.
7. Meminta seluruh tokoh ataupun elite NU di semua tingkatan agar memiliki rasa percaya diri (self confidence) untuk ikut berkompetisi pada pesta demokrasi dengan dasar kecakapan layak dan patut (kompetensi) serta dukungan modal sosial yang besar untuk mengemban tanggung jawab baik sebagai pejabat publik maupun dalam struktur manajerial korporasi.[]
