Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang bahaya politik identitas pada saat Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, isu itu berawal dari media sosial dan kemudian berlanjut di lingkungan masyarakat.
Jokowi juga mengapresiasi pengawasan yang nantinya akan dilakukan Bawaslu saat pemilu berlangsung, termasuk mengawasi kampanye dari media sosial.
"Problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2022.
Kepala Negara berpandangan, salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada ialah terkait politik identitas, politik SARA, dan hoaks.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan Bawaslu untuk berhati-hati mengenai hal tersebut. Jokowi juga meminta Bawaslu segera memperingatkan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
"Hati-hati. Kita ini beragam, agama, suku, ras, jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini. Segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024 serentak akan menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, bahkan terbesar di dunia.
Baca juga: Bawaslu: Safari Politik Anies Baswedan dapat Dipandang Sebagai Tindakan Kurang Etis
Baca juga: PDIP Tetap Gunakan Nomor Urut Tiga Pada Pemilu 2024, Hasto: Salam Metal
Jokowi juga berharap peran Bawaslu yang menempati posisi sentral untuk turut membangun pemilu berkualitas.[]
