Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti persoalan sengketa lahan atau tanah ini sangat berbahaya, imbasnya bisa menimbulkan konflik hingga saling bunuh antara pihak yang bersengketa.

"Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa lahan atau tanah, bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu, orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan, antar kampung bisa berantem karena sengketa lahan," kata Presiden Jokowi dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 9 Juni 2022.

Selain itu, efek sengketa lahan bisa membuat rakyat dan perusahaan teradudomba. Jokowi meminta hal ini diperhatikan serius oleh pejabat terkait.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Buat Platform Penerbitan Sertifikat Hitungan Jam

"Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati ini dampak sosial dampak ekonominya ke mana-mana," ucapnya.

Jokowi mengharapkan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) segera bisa mengintegrasikan dan memadukan seluruh kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah yang selama ini kerjanya belum terintegrasi.

Presiden maukan, semuanya harus bekerja dengan tujuan yang sama, guna menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, supaya problem sengketa lahan ini bisa diselesaikan.

"Pemerintah daerah di kabupaten/kota/provinsi, di pusat, tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diteruskan enggak akan rampung persoalan bangsa dan negara," ucapnya.

Menurut dia, persoalan dan solusi dari hal ini sebetulnya sudah kelihatan. Akan tetapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral masih ada di kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Jokowi pun menilai sertifikat tanah bisa memberikan trigger pada ekonomi karena bisa dipakai untuk polateral dan bisa dipakai untuk jaminan, sehingga ada geliat ekonomi.

"Untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan. Hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan merembetnya bisa ke sosial bisa merembet ke ekonomi," kata Jokowi. []